Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Jelaskan Alasan Pilih Walkout saat Paripurna RUU Cipta Kerja

Demokrat Jelaskan Alasan Pilih Walkout saat Paripurna RUU Cipta Kerja Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap alasan Fraksi Partai Demokrat walk-out dari rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Benny mengatakan, tidak ada kesempatan lobi-lobi padahal dua fraksi menolak RUU Ciptaker. Menurutnya, pimpinan DPR sewenang-wenang tak memberikan kesempatan Fraksi Demokrat untuk bicara.

Benny menjelaskan, keputusan musyawarah mufakat diambil jika semua anggota dalam rapat paripurna setuju. Tetapi, karena ada dua fraksi menolak seharusnya bisa melakukan voting.

"Di sidang ini, kan ada dua fraksi yang tidak setuju RUU Ciptaker disahkan. Sesuai mekanisme tatib, kasih kesempatan lobby dulu supaya ada kesamaan pandangan. Kalau lobby tidak dicapai, kita voting. Tadi, pimpinan sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan," ujar Benny dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Secara substansi, Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja sejak awal. Dua alasan tersebut mendorong Fraksi Demokrat walk-out ketika rapat paripurna.

"RUU ini tidak punya urgensi apa pun di tengah rakyat Indonesia sedang menderita. Rakyat sedang kesusahan akibat Covid-19, kok tega-teganya pemerintah membuat rancangan undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini, lalu mendukung pengesahannya di paripurna," jelasnya.

Lebih lanjut, Demokrat sejak awal meminta pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg ditolak. Supaya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan memiliki waktu lebih luas untuk mendalami Omnibus Law tersebut.

"Supaya ada proses diskusi di tingkat Panja (Panitia Kerja) yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep. Ini kan sama sekali tidak. Dalam Panja, pembahasan RUU hanya ketok saja, ketok saja, tidak ada diskusinya," ujar Waketum Partai Demokrat ini.

RUU Cipta Kerja juga dinilai lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM, sama sekali tidak diperhatikan.

Demokrat ketika masuk kembali ke Panja RUU Cipta Kerja meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. Karena mendengar masukan dari kalangan pekerja dan federasi buruh, hak pekerja tidak diperhatikan dalam RUU tersebut.

"Yang paling nyata adalah ketentuan tentang pesangon, misalnya. Pesangon itu sesuai undang-undang eksisting adalah 32 kali gaji. Ini dipotong, pengusaha hanya tanggungjawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggungjawab 9 kali, itu pun mekanismenya asuransi. Bayangkan, duit dari mana pemerintah bayar itu, apalagi dalam situasi ekonomi sulit ini," jelasnya.

Demokrat, menurut Benny, tidak memiliki waktu untuk melakukan lobi-lobi karena waktu yang sempit.

"Bagaimana pula kami mau lobby, pembahasannya main ketok-ketok aja. RUU ini dibuat hanya untuk melayani kepentingan dan keserakahan pengusaha-pengusaha yang menurut kami berada di lingkaran oligarki kekuasaan saat ini," ucapnya.

"Jangan atas nama Covid, pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, memaksa DPR dan Pemerintah mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka. Bayangkan, setelah ini akan ada PHK habis-habisan dan dengan undang-undang ini, pesangon akan dibayar jauh lebih murah!" pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah
Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Demokrat saat ini tengan mempelajari Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Baca Selengkapnya
Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil
Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.

Baca Selengkapnya
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin

Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.

Baca Selengkapnya
Demokrat Belum Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah, Wali Kota Makassar Temui Langsung AHY
Demokrat Belum Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah, Wali Kota Makassar Temui Langsung AHY

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas peluangnya menjadi bakal Cagub Sulsel.

Baca Selengkapnya
Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami

Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya