Demokrat isyaratkan tolak Perppu Ormas

Senin, 17 Juli 2017 11:40 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Agus Hermanto. ©2017 merdeka.com/rendi perdana

Merdeka.com - Partai Demokrat memberikan sinyal bakal menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat saat dibahas di Panitia Khusus (Pansus). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihak yang tidak setuju lebih banyak ketimbang yang setuju dengan terbitnya Perppu Ormas.

"Nanti di dalam pansusnya, Demokrat pasti ada dan mengemukakan pendapat. Tapi kita melihat bahwa perppu ini, saya melihat bahwa banyak juga terjadi pro dan kontra dan yang kontra cukup banyak," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Agus menyebut terbitnya Perppu Ormas ini berkaitan dengan hak warga Indonesia menyangkut kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Sehingga pemerintah diminta tidak memangkas hak tersebut.

"Kami melihat, dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya acuan yang paling tertinggi tentunya kita harus mengambil kebijakan yang paling tepat. Ini masalah kebebasan dari berserikat," tegasnya.

"Kebebasan berserikat itu tentunya juga tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas tapi juga tidak harus ini dipangkas," sambung Agus.

Apabila kebebasan itu dipangkas, kata Agus, dikhawatirkan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Kalau dipangkas pasti akan menimbulkan konflik dalam artian pastinya kan kontra demokrasi, kontra kebebasan. Menurut kami kebebasan, demokrasi, harus di maintain harus juga dilaksanakan manajemen yang baik," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pimpinan kemungkinan akan menggelar rapat membahas Perppu Ormas siang nanti. Sebab, pemerintah telah mengirimkan surat dan draf Perppu ke DPR.

Setelah itu, surat Perppu Ormas tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk diagendakan pembacaan di rapat paripurna. Kemudian, rapat paripurna akan memutuskan tindak lanjut Perppu Ormas melalui panitia khusus (Pansus), panitia kerja (Panja) atau Komisi terkait.

Perppu Ormas itu akan dibahas di 1 kali masa sidang yaitu di masa sidang berikutnya. DPR akan memasuki masa reses pada pada Jumat (28/7) mendatang dan kembali masuk pada (16/8) sebelum sidang istimewa DPR.

"Setelah dibacakan di dalam sidang paripurna berarti perppu itu sudah resmi masuk ke DPR dan DPR memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tentunya dengan waktu 1x masa sidang berikutnya," pungkasnya. [bal]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.