Merdeka > News

Demokrat Ingatkan Potensi Abuse of Power jika Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Selasa, 17 September 2019 13:22 Reporter : Ahda Bayhaqi
Demokrat Ingatkan Potensi Abuse of Power jika Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Mereka mendukung secara prinsip revisi UU KPK dengan catatan.

"Pada prinsipnya fraksi Demokrat mendukung perubahan kedua UU 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK," ujar anggota fraksi Demokrat, Erma Ranik dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Demokrat mengingatkan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Hal ini karena kewenangan menunjuk anggota dewan pengawas KPK sepenuhnya di pemerintah.

"Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih presiden," ujar Erma.

Poin tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat pertama ditolak oleh dua fraksi, Gerindra dan PKS. Dengan catatan anggota dewan pengawas KPK sedianya dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sementara tujuh fraksi; PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN dan Hanura, bulat sepakat dengan isi revisi.

Demokrat sebelumnya belum mengambil keputusan. Namun, akhirnya mereka menilai anggota dewan pengawas KPK tidak dipilih Presiden.

"Fraksi Demokrat memandang hematnya dewan pengawas ini tidak kewenangan presiden," kata Erma, yang membacakan surat fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto. [ray]

Baca juga:
Rapat Paripurna DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK
Fraksi Gerindra Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden Semuanya
Sahkan Revisi UU KPK, DPR Tak Perlu Tunggu Pertemuan Jokowi dengan Komisioner KPK
Fahri Hamzah: Dewan Pengawas KPK Bekerja Secara Independen
Rapat Bamus Selesai, DPR Bawa Revisi UU KPK untuk Disahkan di Paripurna

Rapat Bamus Selesai, DPR Bawa Revisi UU KPK untuk Disahkan di Paripurna
Rapat Bamus Selesai, DPR Bawa Revisi UU KPK untuk Disahkan di Paripurna
DPR Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK yang akan Disahkan Hari Ini
DPR Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK yang akan Disahkan Hari Ini
Hari Ini, DPR Bahas Revisi UU KPK di Paripurna
Hari Ini, DPR Bahas Revisi UU KPK di Paripurna
Pembahasan Revisi UU KPK: 7 Partai Setuju, 2 Beri Catatan, 1 Belum Bersikap
Pembahasan Revisi UU KPK: 7 Partai Setuju, 2 Beri Catatan, 1 Belum Bersikap
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU KPK
  3. KPK
  4. Dewan Pengawas KPK
  5. Presiden Jokowi
  6. Partai Demokrat
  7. DPR
  8. Polemik Dewan Pengawas KPK
  9. Jokowi
  10. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Sosok Ulama yang Melindungi Prajurit Siliwangi Ketika Diburu Anak Buah Kartosoewirjo
image

Kampung Kumuh Dekat Istana: Terhimpit di Gang Sempit, Kemiskinan Turun Temurun
image

Yusuf Tauziri, Pimpinan DI/TII yang Loyal pada RI dan Beda Jalan dengan Kartosoewirjo
image

Cerita Presiden RI Pakai Sepatu Bolong saat Terima Tamu Kenegaraan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi