Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Ingatkan Potensi Abuse of Power jika Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Demokrat Ingatkan Potensi Abuse of Power jika Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Mereka mendukung secara prinsip revisi UU KPK dengan catatan.

"Pada prinsipnya fraksi Demokrat mendukung perubahan kedua UU 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK," ujar anggota fraksi Demokrat, Erma Ranik dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Demokrat mengingatkan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Hal ini karena kewenangan menunjuk anggota dewan pengawas KPK sepenuhnya di pemerintah.

"Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih presiden," ujar Erma.

Poin tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat pertama ditolak oleh dua fraksi, Gerindra dan PKS. Dengan catatan anggota dewan pengawas KPK sedianya dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sementara tujuh fraksi; PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN dan Hanura, bulat sepakat dengan isi revisi.

Demokrat sebelumnya belum mengambil keputusan. Namun, akhirnya mereka menilai anggota dewan pengawas KPK tidak dipilih Presiden.

"Fraksi Demokrat memandang hematnya dewan pengawas ini tidak kewenangan presiden," kata Erma, yang membacakan surat fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan SBY untuk Prabowo Jika Jadi Presiden: Utamakan Kepentingan Rakyat, Majukan dan Sejahterakan

Pesan SBY untuk Prabowo Jika Jadi Presiden: Utamakan Kepentingan Rakyat, Majukan dan Sejahterakan

Hal ini disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024 caleg Partai Demokrat di Madiun, Senin (20/11).

Baca Selengkapnya icon-hand
Lapor Presiden! Luhut Tak Ingin Warga Bakar Sampah Sembarangan Bikin Orang Sakit Kanker

Lapor Presiden! Luhut Tak Ingin Warga Bakar Sampah Sembarangan Bikin Orang Sakit Kanker

Luhut berharap seluruh elemen masyarakat kompak dalam menangkal polusi udara yang disebabkan aktivitas pembakaran sampah.

Baca Selengkapnya icon-hand
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Syarat Capres-cawapres Pengalaman Kepala Daerah, DPR: Di mana Bisa Urus Republik Kalau Sedangkal Itu?

Syarat Capres-cawapres Pengalaman Kepala Daerah, DPR: Di mana Bisa Urus Republik Kalau Sedangkal Itu?

Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan KPU RI terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand
JK: Kalau Ada Satu Kontestan Tidak Berjanji Demokratis akan Merusak Bangsa ke Depan

JK: Kalau Ada Satu Kontestan Tidak Berjanji Demokratis akan Merusak Bangsa ke Depan

JK berharap agar Ganjar jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang harus mengikuti jejak Megawati sebagai pemimpin yang demokratis.

Baca Selengkapnya icon-hand
Reaksi Anies Baswedan soal Demokrat Sebut Nama Cawapres Sudah Diputuskan

Reaksi Anies Baswedan soal Demokrat Sebut Nama Cawapres Sudah Diputuskan

Anies mengungkap satu kriteria penting bagi bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya. Yaitu tidak memiliki masalah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Megawati: Keputusan MKMK Berikan Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Megawati: Keputusan MKMK Berikan Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Keputusan MKMK merupakan sinyal cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi

Baca Selengkapnya icon-hand