Merdeka.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Pilpres 2024 tak hanya menghadirkan dua poros di mana hanya ada dua pasangan calon. Alasannya, proses politik yang mengakibatkan terbelahnya masyarakat seperti pada Pilpres 2019 tidak boleh terulang lagi.

"Harapan kami, pada 2024 nanti tak hanya menghadirkan dan pasangan calon sebagai kontestan. Ini mesti dihindari agar tak mengulang kembali proses politik yang mengakibatkan pembelahan di masyarakat. Terlalu berisiko dan terlalu mahal harga yang mesti ditanggung sebagai bangsa. Lagi pula banyak kader-kader calon pemimpin bangsa yang potensial," kata Kamhar, Selasa (12/10).

Menurutnya, Indonesia tidak krisis calon pemimpin. Krisis politik justru terjadi terkait pemberian kesempatan tampilnya calon pemimpin sebagai kontestan. Selain itu, syarat presidential threshold terlalu tinggi.

"Mestinya disamakan dengan parliementary threshold sehingga seluruh partai yang telah mendapatkan mandat rakyat sebagai perwakilannya di Senayan berkesempatan untuk mengajukan pasangan calon pada Pilpres, sehingga capresnya tidak 4L (lu lagi lu lagi)," ujarnya.

Lebih lanjut, Demokrat menghargai sikap politik Partai Gerindra yang kembali mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres pada 2024. Kata dia,setiap partai tentu punya strategi tersendiri dalam merespons dinamika politik menghadapi Pemilu 2024.

"Bagi partai-partai yang memiliki figur potensial akan berupaya mendorong kader terbaiknya untuk tampil menjadi kontestan dengan harapan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) bagi partainya, apalagi Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak. Pemikiran ini dimiliki oleh semua partai, termasuk Partai Gerindra," tuturnya.

Kamhar memaparkan, Partai Demokrat pada tahun 2021 hingga semester pertama 2022 masih menempatkan konsolidasi internal organisasi, serta kerja-kerja nyata bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai skala prioritas.

"Pada saatnya nanti Partai Demokrat pasti akan menyampaikan kepada publik terkait sikap dan keputusan politik partai merespons tahun politik 2024. Tentunya dengan menjadikan kondisi internal organisasi sebagai referensi utama serta pemetaan atas dinamika politik eksternal sebagai pertimbangan pengambilan keputusan," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini, Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi di Pemilu 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden yang diperkirakan bakal diusung yakni Prabowo dan Puan Maharani.

Adi meyakini, Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi. Namun dia yakin, Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP."Tapi kalau melihat portofolionya bisa dikunci PDIP, karena kan Puan-Prabowo, atau Prabowo-Puan, kan begitu," ujar Adi saat dihubungi, Senin (11/10).

Adi mengatakan, pasangan Prabowo-Puan sangat mungkin berhadapan dengan capres dari Partai Golkar. Diketahui, Golkar dalam hasil Rapimnas menyatakan bakal menjagokan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024.

"Golkar misalnya bisa masuk ke PKB dan Demokrat karena ketum mereka juga mengincar. Bahkan PPP juga di situ, kan mulai dijodoh jodohin tuh Airlangga-Cak Imin atau Airlangga-Suharso," ujarnya.

Adi menyebutkan, tiga partai yang secara tradisi memasang calonnya dalam setiap pilpres, termasuk nantinya di 2024.

Ketiganya yakni PDI-P, Gerindra dan Golkar yang saat ini merupakan tiga besar partai politik dengan jumlah kursi signifikan di parlemen. "PDIP sudah bisa maju sendiri, Golkar dan Gerindra tinggal cari satu atau dua partai lagi untuk menggenapi ambang batas presiden, dan dua partai ini punya tradisi maju," jelasnya.

Adi mengatakan, partai lain di luar ketiga partai ini tentu akan kesulitan karena perolehan suara partai mereka kecil, dan elektabilitas ketum tidak signifikan.

Dia mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak terlampau signifikan elektabilitasnya, hanya di kisaran angka 5 persen. Angka ini berbeda jauh dengan Prabowo.

"Airlangga boleh kecil elektabilitasnya, tapi partainya besar, artinya ada bargaining position. AHY serba tanggung, partainya juga tidak sampai dua digit, bargainnya itu tidak VIP, tapi kalau Golkar, PDIP, Gerindra, itu bargainnya VIP," jelas dia.