Demokrat dukung MK batalkan aturan larangan dinasti politik
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendukung putusan MK yang membatalkan aturan tentang pengetatan dinasti politik di UU Pilkada. Menurut dia, aturan larangan dinasti politik justru dirasa tidak adil jika saudara ataupun keluarga incumbent memiliki kemampuan memimpin daerah.
"Ketika yang menjadi ukuran profesionalisme, kapasitas dan kemampuan dalam kepemimpinan, sangatlah naif dan tidaklah adil manakala ada saudara, keluarga, adik, kakak, ipar dan lainnya lalu tidak boleh atau punya kesempatan untuk bisa maju dalam pilkada," kata Didi dalam pesan singkat, Rabu (8/7).
Terlebih Didi menekankan, keluarga incumbent boleh saja maju asalkan diawasi dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Apalagi, jika keluarga maju hanya ingin memuluskan bisnis keluarga, hal itu yang mesti diawasi secara ketat.
"Saya sepakat dengan MK, bahwa Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusional dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan," tutur dia.
Didi pun mencontohkan banyak pemimpin incumbent yang meneruskan kekuasaannya dan daerah tersebut terbilang sukses. Misalnya, keluarga Clinton, Kennedy, Bush di Amerika serta Gandhi di India.
"Tentu sekali lagi asalkan tidak berbasis kepentingan primordial, sekadar mengambil keuntungan bisnis semata, apalagi KKN," tegas dia.
"Saya kira perlu sanksi yang lebih berat manakala dikemudian hari jabatan itu disalahgunakan, katakanlah apabila ada petahana yang memuluskan keluarganya dengan cara-cara yang tidak benar atau KKN untuk meraih jabatan publik," lanjut dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaIncumbent Berguguran, DPR RI Dapil Banten II Dihuni Caleg Wajah Baru
Untuk gabungan suara partai politik ditambah caleg, PAN menduduki peringkat pertama yakni 244.983 Suara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaTurun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca SelengkapnyaGanjar di Sidang MK: Demokrasi Bisa Dinodai Mereka yang Hanya Peduli Kekuasaan
Ganjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi penguasa.
Baca SelengkapnyaMenag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaDua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi
Dugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca Selengkapnya