Merdeka.com - Partai Demokrat menduga Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan putranya Gibran Rakabuming di Pilgub DKI Jakarta. Hal itulah yang alasan Presiden Jokowi menolak RUU Pemilu dan meminta Pilkada serentak tetap di tahun 2024.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang membantah keputusan penundaan RUU Pemilu di Komisi II terkait Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tidak cerdas jika penundaan pembahasan RUU Pemilu dikaitkan dengan Jokowi.

"Terlalu prematur dan tidak cerdas apabila RUU Pemilu ini dikait-kaitkan dengan Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Junimart melalui pesan singkat, Kamis (11/2).

Saat ini, kejelasan nasib RUU Pemilu masih menunggu sinkronisasi di Badan Legislasi. Fraksi PDI Perjuangan konsisten terkait Pilkada mendukung tetap digelar serentak 2024 sesuai UU No.10 tahun 2016.

Menurut Junimart, sikap partai politik tidak boleh membuat kesesatan informasi di masyarakat. Apalagi bisa bikin gaduh.

Ia menganggap pernyataan politikus Demokrat itu untuk menutupi kelemahan internal. "Frame of reference partai politik tidak boleh membuat kesesatan informasi di masyarakat yang berpotensi membuat kegaduhan," kata Junimart.

"SDM Parpolnya mestinya dibenahi bukan membuat opini untuk menutupi kelemahan internal," pungkasnya.

Diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.