Merdeka.com - Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati mendesak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Alasannya, kata Habil, suara PPP semakin merosot dari orde baru (orba) sampai zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suara PPP dianggap semakin sulit diterima oleh konstituen.

Dari PPP semasa akhir-akhir Orde Baru, yaitu Pemilu 1997, perolehan suara mencapai 89 kursi, saat ini setelah lima kali mengikuti Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Berujung pada 19 kursi atau setara dengan 4,52 persen di Pemilu 2019.

"Oleh karena itu, FKM yang digagas oleh mantan-mantan anggota DPR dari PPP gelisah bahwa kita pelajari gerakan dari LSI nya itu turun ke angka 4,52 persen. Ini apa yang terjadi?” kata Habil saat ditemui wartawan di acara jumpa pers di Jakarta Timur, Jumat (21/10).

Karena, lanjut Habil, apabila tidak ada perubahan yang dilakukan PPP maka bisa saja pada Pemilu 2024 tidak lolos parlemen threshold.

"Oleh karena itu PPP FKM dalam rangka untuk memback up supaya lolos, bagi kami kader PPP ini adalah mandatori untuk menyelamatkan PPP supaya lolos parlemen threshold," ucapnya.

"Kondisi ini PPP tidak ada pilihan lain kecuali mendukung Anies Baswedan untuk menaikkan elektabilitas," tambah dia.

Dia meminta PPP agar mendukung Anies, dengan cara mengutus perwakilan dari Forum Kabah Membangun untuk bertemu dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono untuk menyarankan agar segera mendukung Anies.

"Ya. Hanya itu menaikan elektabilitas. FKM ini tujuannya agar simpatisan Anies memilih PPP," sebutnya.

Di samping itu, dia juga bakal meminta Mardiono untuk segera menggelar muktamar luar biasa agar posisi ketua umum menjadi resmi dan definitif.

"Saya sudah mengutus anggota FKM maupun Sekjen untuk ketemu Mardiono untuk duduk bersama bagaimana menyelamatkan PPP agar lolos parlemen threshold tapi ada syaratnya," ujarnya.

"Mardiono harus melakukan Muktamar Luar Biasa supaya dia legitimatif, meskipun kudeta tadinya tidak legitimatif, kalau Muktamar itu legitimasi, tapi lagi-lagi Pilpres beda pilihan itu pasti," tambahnya.