Datangi KPK, eks ketua DPC Demokrat minta kongres Surabaya diawasi
Merdeka.com - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD), siang ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan ini untuk meminta kepada KPK awasi transaksi uang di kongres Demokrat yang akan digelar pada 11 Mei sampai 13 Mei di Surabaya.
Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Dadi Risdaryanto, mengirimkan surat kepada KPK terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat.
"Partai Demokrat ini dalam rangka kita untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan, Partai Demokrat ke depannya lebih bersih," kata Dadi di lobi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
Dadi meminta KPK untuk turun tangan langsung di lapangan, guna mengawasi proses penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Semata-mata agar kongres dapat berjalan sesuai koridor yang menjadi acuan Partai Demokrat bersih, santun dan cerdas.
Saat ditanyai wartawan mengenai ke depan apakah akan ada indikasi money politic di kongres itu, Dadi berharap jangan sampai terjadi seperti di Bandung.
"Nggak ada indikasi. Tapi kita berharap, kita antisipasi atau jangan sampai kongres di Bandung itu terulang kembali, kita antisipasi agar ke depan langkahnya lebih mulus lagi. Kasihan Pak SBY, walaupun nanti aklamasi, ya semoga aklamasi yang betul-betul alami," ujarnya.
Dadi juga mempersilakan Politikus Demokrat Gede Pasek dan siapapun pada saat kongres Demokrat nanti mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum, bersaing dengan SBY. Yang terpenting, lanjut dia, memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
"Ya nggak masalah, kalau dia memiliki persyaratan sebagai calon yang memenuhi persyaratan awal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang mau aklamasi ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi juga," ujarnya
"Gede Pasek Suardika kan kader, kalau sesuai dengan tatib (Tata Tertib) ya monggo," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari
Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics
Baca SelengkapnyaBerkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaCalegnya Diduga Terlibat Politik Uang, Demokrat: Sudah Ditangani Bawaslu, Kita Hormati
"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono
Baca SelengkapnyaPPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya