Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly akhirnya memenuhi undangan Komisi III DPR untuk melakukan rapat kerja. Rapat ini sedianya untuk menjelaskan program kerja dan kebijakan Kemenkum HAM di bawah pimpinan Yasonna Laoly.

Yasonna sedikitnya sudah dua kali membatalkan agenda rapat kerja dengan Komisi III DPR sejak dua minggu lalu. Namun akhirnya, Yasonna hadir untuk menjelaskan program kerja di Kemenkum HAM kepada parlemen.

Dalam rapat ini, loyalis Aburizal Bakrie (Ical) tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membantai habis-habisan Menteri Yasonna. Kritik dan sindiran yang dilancarkan loyalis Ical terkait kebijakannya yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono di Golkar.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR kubu Ical, Bambang Soesatyo (Bamsoet) paling kencang mengkritik kebijakan Yasonna yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono di Golkar. Namun tak hanya dari Bamsoet, partai Koalisi Merah Putih (KMP) juga ikut mengkritik keputusan Menkum HAM yang dinilai membuat partai politik pecah belah.

Berikut hujan kritik dan sindiran pedas kepada Menteri Yasonna dari loyalis Ical di Komisi III DPR, dihimpun merdeka.com, Selasa (7/4):

Yasonna tak berwenang sahkan kubu Agung

Loyalis Ical, Kahar Muzakir menjadi orang yang pertama interupsi terhadap kebijakan Yasonna yang mengesahkan kubu Agung. Menurut dia, Yasonna tidak berhak memutuskan kepengurusan Golkar selagi masih ada sengketa di internal dari hasil munas yang digelar.Selain itu, Kahar menjelaskan, bahwa Yasonna tidak berhak memutuskan siapa yang sah saat internal masih berselisih tentang kepengurusan. Dia menambahkan, pengadilan pihak yang paling berwenang memutuskan sengketa di internal partai."Pasal 23 apabila perselisihan kepengurusan dalam munas yang sah ditentang oleh 2/3 oleh anggota. Kalau BAB tentang perselisihan, apabila dia berselisih, perselisihan kewenangannya pengadilan," kata Kahar saat interupsi di Komisi III DPR.

Nyesal punya teman seperti Yasonna

Loyalis Ical lainnya, Ahmadi Noor Supit merasa prihatin dengan statement Yasonna yang tidak menganggap putusan sela dari PTUN. Menurut dia, putusan Menkum HAM yang sahkan kubu Agung Laksono juga meresahkan Golkar hingga ke daerah.Supit bahkan menyebut bahwa tidak masuk akal jika pemerintah mengesahkan Munas Golkar di Ancol. Sebab, lanjut dia, sudah ada dua tersangka yang ketahuan memalsukan surat mandat untuk gelar munas di Ancol."Kita berupaya mati-matian mengatakan bahwa apa yang diputuskan keliru. Bayangkan pemerintah mengakui munas yang baik pelaksanaannya. Itu tidak ada nama diakui. Peserta sudah dilaporkan sudah ada tersangkanya. Gimana mungkin pemerintah harus akui sebuah kongres munas yang seperti ini. Ini jelas tendensius," kata Supit.Dia meminta agar Yasonna teliti mengesahkan kepengurusan parpol yang sedang bersengketa. Dengan begitu, kata dia, pemerintah bisa melihat mana munas yang sah dan tidak."Saudara menteri harus teliti dulu munas itu, dan akan jelas perbedaan mana yang sah mana yang tidak. Maka partai Golkar harus menuduh menteri ada agenda politik yang kejam. Berlanjut seperti sekarang, jika menteri tak akui putusan PTUN, jujur saja saya menyesal punya teman seperti ini. Pilkada, kalau menetri tidak jelaskan siapa yang punya kewenangan itu bahaya juga. harus ada konsistensi karena jelang pilkada," tegas dia.

Pertanyakan dasar Yasonna sahkan kubu Agung

Loyalis Ical, Mukhamad Misbakhun ikut mengkritik kebijakan Yasonna Laoly yang sahkan kubu Agung Laksono di Golkar. Dia mempertanyakan, dasar apa yang dipegang Yasonna hingga bisa mengesahkan kubu Agung.Menurut dia, Mahkamah Partai Golkar tidak satu suara menyikapi dualisme di Golkar. Maka itu dia heran ketika Yasonna memutuskan untuk mengesahkan kubu Agung Laksono."Mahkamah Partai berikan jawaban klarifikasi agar tak timbulkan multitafsir. Mahakmah Partai bukan amar putusan melainkan pendapat berbeda yang ditulis Mahkamah Partai. Nah amar mana yang dijadikan dasar keluarnya SK Menkum HAM tersebut?" kata Misbakhun di Komisi III DPR.Dia prihatin karena keputusan Yasonna ini membuat keluarga besar Golkar menjadi terpecah. Dia ingin Yasonna introspeksi atas keputusannya itu."Sejarah ini akan panjang. Ada waktu untuk koreksi. Ada kesedihan keluarga besar harus berselisih karena keputusan tersebut. Panduan kita ini ada di pemerintah. Pengadilan lah tempat kita mengadu. Saya ingin ada klarifikasi yang tuntas," tegas dia.

Yasonna akan segera diganti oleh Trimedya Panjaitan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR hari ini. Rapat tersebut diagendakan untuk membahas program kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Namun, dalam rapat tersebut malah dibanjiri interupsi dari anggota Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang kesal Yasonna sahkan kubu Agung Laksono.Hampir mayoritas anggota fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie melontarkan kritik pedasnya ke Yasonna Laoly. Saat giliran Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyampaikan pendapatnya, ia berguyon di depan pimpinan Komisi III DPR dan sejumlah petinggi Kemenkum HAM yang hadir dalam rapat tersebut."Ya selamat datang untuk Menteri Hukum dan HAM yang sekarang dan Menkum HAM yang baru Pak Trimedya (Wakil Ketua Komisi III DPR) karena saya dengar Juli ini ada pergantian," kata Bamsoet saat menyampaikan pendapatnya di rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).Sontak saja, seiisi peserta rapat yang hadir langsung tertawa mendengar pernyataan Bamsoet itu. Yasonna dan Trimedya juga tak kuasa menahan tawanya.Setelah itu, Bamsoet kembali melontarkan sindirannya ke Menkum HAM Yasonna Laoly, yang ia sebut seharusnya Yasonna mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena baru beberapa jam menjabat sebagai Menteri sudah mengesahkan PPP Kubu Rohamurmuziy sebagai pengurus yang sah."Kalau ada menteri yang tersohor akhir-akhir ini ya Yasonna ini kalah Menteri Susi. Kalau bisa kantor MURI bikin rekor ke Yasonna karena baru beberapa jam jadi menteri sudah mengesahkan PPP (kubu Romi)" katanya.

Yasonna diminta tiru Yusril selesaikan konflik PKB

Tidak cuma Golkar dengan loyalis Icalnya yang menyerang Yasonna. Namun PAN yang menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih pimpinan Ical juga ikut mengkritisi kebijakan Yasonna.Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub meminta Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti jejak Menkum HAM era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yusril Ihza Mahendra soal menangani dualisme partai. Saat itu, Yusril menangani dualisme yang terjadi di PKB yang di mana diperebutkan oleh Gus Dur yang seorang Presiden dengan Matori Abdul Djalil."Kita tahu Yusril mendapatkan tekanan dari Gus Dur yang seorang Presiden," kata Muslim saat menyampaikan pendapat fraksinya di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).Saat itu, lanjut dia, Yusril meminta semua pihak termasuk Gus Dur menunggu putusan pengadilan siapa yang berhak disahkan sebagai pengurus PKB yang sah. "Walaupun Gus Dur presiden, tapi Yusril meminta semuanya untuk sabar menunggu putusan pengadilan," tambahnya.Muslim mengingatkan kasus Gus Dur vs Matori saat Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dalam rapat ini, Yasonna mendapatkan banyak kritik dari anggota Komisi III DPR khususnya yang mendukung Golkar kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical).