Merdeka.com - Tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas sejumlah peraturan dengan Komisi II DPR di komplek parlemen. Benarkah KPU mengadu ke DPR soal ancaman Ketua Majelis syuro Partai Bulan Bintang (PBB), yang menilai peraturan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu?

"Tidak, kami sudah merasa benar buat peraturan tentang verifikasi, Silakan dia (Yusril) berpendapat demikian," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (10/1).

Pada rapat kali ini, KPU bersama Komisi II membahas beberapa isu prinsip yang berkaitan dengan peraturan KPU. Termasuk pembuatan peraturan terkait pengangkatan pimpinan KPU Provinsi yang baru.

"Kita juga harus menyelesaikan proses penggantian KPU di provinsi. Rombongan pertama 15 provinsi dilakukan pergantian, itu perlu adanya peraturan KPU," terang Hadar.

Selain itu, rapat kerja juga membahas peraturan daerah pemilihan terkait pemilihan legislatif.

Sebelumnya, dalam rapat pleno terbuka penetapan parpol peserta pemilu 2014 (7/1), Yusril menilai peraturan KPU yang mengatur teknis verifikasi faktual bertentangan dengan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, seperti masalah keterwakilan perempuan.

Dalam keluhannya, Yusril bakal memperjuangkan dan melaporkan hasil verifikasi KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung.