Merdeka.com - Penyelenggaraan pemilu semakin dekat. Namun kenyataannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mampu melakukan persiapan dengan matang. Hal ini terlihat dalam keputusan ditundanya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai syarat warga negara yang berhak memilih dalam pemilu mendatang.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, ditundanya penetapan DPT oleh KPU sebagai cermin persiapan pemilu yang kurang matang. DPT, kata dia, sering kali memicu terjadinya sengketa dalam pemilu.

"Ini semakin menunjukkan persiapan pemilu yang tidak matang, yang berulang kali ditunjukkan oleh pelaksana pemilu. DPT ini dalam pemilu seringkali jadi persengketaan, karena adanya nama yang ganda, orang yang sudah meninggal masih punya hak pilih, kemudian yang double dan sebagainya," jelas Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Politisi senior asal PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta agar KPU sebagai penyelenggara pemilu segera menyelesaikan persoalan DPT. Karena jika terus berlarut, lanjut dia, hal ini dapat mencoreng proses demokrasi di Indonesia.

"Dengan demikian karena pemilu sudah sangat dekat, tinggal beberapa bulan ke depan, sudah jadi kewajiban KPU untuk menyelesaikan DPT ini. Kalau ini semakin berlarut-larut dan tidak terselesaikan, bukan hanya parpol, tapi proses demokrasi ini akan semakin terganggu," pungkasnya.