Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan bahwa musyawarah nasional (Munas) Golkar digelar pada 2015 bukan keputusan Aburizal Bakrie (Ical). Pada saat kesepakatan itu dibuat, Ical belum menjadi ketua umum.

Dia menjelaskan, kesepakatan itu terjadi di Munas 2009 Riau saat Ical dan Surya Paloh menjadi calon ketua umum. Menurut dia, 30 DPD I Golkar juga tidak setuju Munas digelar 2014.

"Kan baru-baru ini sudah ada pernyataan dari 30 DPD I tingkat provinsi, di mana di situ ditanda tangani bersama bahwa mereka tetap akan melakukan Munas sesuai dengan hasil Munas di Riau. Karena pada waktu di Riau lalu itu kan yang melakukan dan memutuskan adalah DPP bersama calon ketua umum, DPP pada waktu itu Pak JK, dalam hal itu diwakili oleh saudara Andi Matalatta," ujar Cicip di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/8).

Dia menerangkan, ketiga pihak yakni JK, Ical dan Surya Paloh itu duduk bersama menyepakati soal Munas yang diundur pada 2015. Alasannya, jika Munas digelar 2014, khawatir akan berbenturan dengan jadwal Pemilu 2014.

"Makanya disetujui para calon ketua umum dan ketua SC (Steering Committee Munas) waktu itu (Andi Matalatta), nanti rekomendasi untuk periode ini bisa enam tahun atau sampai 2015, tapi AD/ART tetap 5 tahun, inilah yang sudah disetujui dan itu persetujuan Munas bukan ARB, tapi Munas pada waktu itu belum jadi ketum, ini mesti clear menerjemahkan di media harus clear," jelas Cicip.

Perihal ada pihak yang ingin Munas dipercepat, dia meminta untuk mendesak DPD tingkat I untuk melakukan hal itu. Sebab, DPD I yang punya wewenang melakukan hal itu.

"Itukan kedaulatan yang melakukan Munas di luar keputusan itu ada di tangan DPD-DPD I, sebagai peserta yang punya hak pilih. 30 DPD I sudah teken untuk tetap laksanakan Munas tahun 2015. Bicara sama DPD I, kalau mau DPP mungkin akan mengikuti, jangan seolah-olah DPP yang salah," pungkasnya.