Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya berdamai. Dengan ditandatanganinya kesepakatan antara kedua kubu kemarin, dualisme di DPR akan berakhir dalam waktu dekat.

Perdamaian dua kubu yang berseteru sengit dalam Pilpres lalu telah membuktikan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Terlebih, patron kedua kubu, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), sudah lebih dulu 'berdamai'.

KMP yang awalnya begitu keras menyapu bersih semua kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), rela menyerahkan sebagian sebagai bagian dari kesepakatan damai. Begitu juga KIH, yang dipimpin PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, rela jika pembagian kursi pimpinan AKD tidak dilakukan dengan sistem proporsional.

Bagaimana akhirnya para pendukung Jokowi dan Prabowo di parlemen itu bisa berdamai? Begini ceritanya:

Pertemuan KIH dan KMP belasan kali

Meski berseteru sejak Oktober lalu, perwakilan KIH dan KMP sebenarnya sering bertemu untuk mencari solusi bagi kebuntuan di parlemen. Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengungkapkan bahkan pertemuan dilakukan hingga belasan kali."Pertemuannya sendiri sudah dilakukan lebih dari 10 sampai 15 kali," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, 4 November lalu.Malamnya, Pramono mengungkapkan juga baru melakukan pertemuan dengan kubu KMP. "Kita duduk bersama, KIH diwakili saya dan Pak Olly Dondokambey dari KMP ada Pak Hatta Rajasa, Pak Setya Novanto dan Pak Idrus Marham," kata Pramono.Menurutnya pertemuan itu demi mencari solusi dari kebuntuan politik di DPR. "Kami mencari jalan kebuntuan dari proses di parlemen. Kita dalam waktu ke depan akan mencari solusi atas masalah ini," terang dia.Lanjut dia, titik kesepakatan konflik dua kubu di DPR adalah pada posisi alat kelengkapan dewan (AKD). "Itu intinya forum tadi malam," ujarnya.

Pramono Anung: Perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai

Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyampaikan perbedaan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang selama ini meruncing di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya bisa diselesaikan. Pramono selama ini memang dikenal sebagai utusan KIH untuk berdiskusi dengan KMP."Alhamdulillah perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar," kata Pramono lewat akun Twitter-nya, Sabtu (8/11) malam.Pramono tidak merinci kesepakatan seperti apa yang tercapai sehingga perbedaan kedua kubu akhirnya dapat diselesaikan. Saat coba dikonfirmasi merdeka.com, mantan wakil ketua DPR itu tidak mengangkat teleponnya.Hanya saja, ujar Pramono masih lewat Twitter, yang terlibat dalam diskusi antara lain Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey."Malam yang indah, KIH dan KMP alhamdulillah selesai, dan Chelsea menang #KadoBuatKu," kicau Pramono.

Ini 3 poin kesepakatan KIH dan KMP

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Pramono Anung membeberkan kesepakatan perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Kesepakatan, ungkap Pramono, terjadi setelah dilakukan rapat dengan KMP di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Rapat dilakukan selama kurang lebih 30 menit, dihadiri oleh perwakilan KIH, Pramono Anung dan Olly Dondokambey serta Pimpinan DPR."Hari ini telah dilakukan kesepakatan antara KMP dan KIH," kata Pramono usai melakukan rapat dengan Pimpinan DPR, Senin (10/11).Pramono mengatakan, ada tiga poin damai antara KMP dengan KIH. Pertama adalah KIH dan KMP akan sama-sama berada pada alat kelengkapan dewan. "Jumlah alat kelengkapan dewan 16 tidak ada penambahan," ucap Pramono.Poin kedua, lanjut Pramono adalah akan ada perubahan-perubahan Tata Tertib dan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diharapkan bisa selesai sebelum 5 Desember."Mudah-mudahan pada hari Kamis besok kita sudah bisa paripurna dan kita akan masuk dalam penyelesaian revisi MD3 dan tatib," imbuh Pramono.Poin ketiga, apabila semua konflik di parlemen selesai, maka anggota dewan di parlemen tidak akan ada persoalan yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya adalah berkonsentrasi untuk segera bermitra dengan pemerintah dan menyelesaikan persoalan yang belum diselesaikan.

KIH dapat minimal 16 kursi pimpinan AKD

Anggota Fraksi PDIP di DPR Pramono Anung mengatakan akan ada penambahan jumlah Wakil Ketua alat kelengkapan dewan (AKD). Semula AKD terdiri dari 1 ketua, 3 Wakil Ketua serta anggota. Dengan adanya kesepakatan rujuk antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), kursi pimpinan AKD bertambah."Jumlah pimpinan alat kelengkapan menjadi satu orang ketua plus empat orang wakil ketua," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).Pramono mengungkap, KIH akan mendapatkan kursi lebih dari 16 AKD meski tidak akan ada penambahan AKD. "KIH yang jelas akan mendapatkan lebih dari 16 AKD tanpa dilakukan penambahan AKD," tutur Pramono.Sementara untuk kursi pimpinan Parlemen, Pramono mengaku tidak ada perubahan. Usai melakukan rapat dengan KMP, Pramono akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada para pimpinan partai pendukung KIH."Ini akan kumpul-kumpul. Kan pimpinan ketua umum parpol sudah berkumpul, sudah bertemu presiden juga sudah dijelaskan ke internal. Sekarang saya akan bertemu dengan teman pimpinan," tutup Pramono.