Cegah Hoaks, AMSI Desak KPU Jelaskan Cara Himpun DPT Pemilu
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengatakan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya, agar masyarakat tidak termakan hoaks tentang pemilih siluman, KTP Palsu, dan lainnya.
"Ini paling sering kali miss, entah dari hulunya, entah dari informasi medianya, entah dari hilirnya, persepsi publiknya. Tapi data soal DPT ini sering kali menjadi isu yang ramai dibicarakan setiap proses pemilu digelar," ujarnya dalam diskusi open data KPU untuk ekosistem civictech Pemilu 2024 yang demokratis, Rabu (8/12).
"Rasanya memang publik perlu dijelaskan selain datanya disajikan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun DPT. Karena isu atau rumor begitu pemilu digelar itu, isu atau rumor DPR ini bisa berkembang ke banyak penjuru. Oh ini datanya versi ini, ini versi ini," tambah Wens.
-
Apa tugas utama KPPS Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Bagaimana sosialisasi Pemilu 2024 dilakukan? 'Kami membuat kertas brosur yang berisi imbauan agar tidak mudah terprovokasi, dan juga tidak menyebarkan berita hoaks.' 'Termasuk kebencian sehingga dapat terwujudnya pemilu yang aman dan damai 2024,' katanya.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Mengapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Panwaslu Pilkada 2024 memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan.
-
Apa pesan Menkomdigi Meutya Hafid untuk masyarakat terkait Pilkada 2024? Ia menegaskan bahwa acara ini merupakan Pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia dan menjadi momen krusial dalam proses demokrasi.
Wens menyarankan, KPU bisa memberikan informasi DPT melalui cara yang lebih mudah dicerna publik maupun kaum muda. Sebab, masyarakat muda sulit susah mencerna informasi dalam bentuk teks.
"Mungkin bisa datang dalam bentuk grafik, mungkin bisa datang dalam videografik, mungkin dia bisa datang dalam bentuk cara-cara yang agak mudah dicerna oleh publik. Supaya mereka mudah juga untuk share data-data itu, ketika misalnya hoaks atau informasi seputar data pemilih siluman, KTP palsu mampir dilayar ponselnya," tuturnya.
Direktur Konten KLY ini melanjutkan, publik perlu dimudahkan untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar DPT atau belum. Mungkin perlu dibikin aplikasi semacam PeduliPemilu.
"Saya membayangkan kalau kayak orang semudah mengakses kalau kayak sekarang PeduliLindungi, kalau kita membuat seperti PeduliPemilu misalnya," ucapnya.
"Data mungkin bisa disajikan hingga DPT di tingkat TPS, ini memudahkan partisipasi kontrol publik sampai level terbawah," jelas Wens.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca SelengkapnyaSuara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal AMSI, Maryadi mendukung kegiatan koalisi Cekfakta yang sudah terbangun sejak 2018.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca SelengkapnyaKPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca Selengkapnya