Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah Hoaks, AMSI Desak KPU Jelaskan Cara Himpun DPT Pemilu

Cegah Hoaks, AMSI Desak KPU Jelaskan Cara Himpun DPT Pemilu Penghitungan suara Pilwalkot Tangsel 2020. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengatakan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya, agar masyarakat tidak termakan hoaks tentang pemilih siluman, KTP Palsu, dan lainnya.

"Ini paling sering kali miss, entah dari hulunya, entah dari informasi medianya, entah dari hilirnya, persepsi publiknya. Tapi data soal DPT ini sering kali menjadi isu yang ramai dibicarakan setiap proses pemilu digelar," ujarnya dalam diskusi open data KPU untuk ekosistem civictech Pemilu 2024 yang demokratis, Rabu (8/12).

"Rasanya memang publik perlu dijelaskan selain datanya disajikan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun DPT. Karena isu atau rumor begitu pemilu digelar itu, isu atau rumor DPR ini bisa berkembang ke banyak penjuru. Oh ini datanya versi ini, ini versi ini," tambah Wens.

Wens menyarankan, KPU bisa memberikan informasi DPT melalui cara yang lebih mudah dicerna publik maupun kaum muda. Sebab, masyarakat muda sulit susah mencerna informasi dalam bentuk teks.

"Mungkin bisa datang dalam bentuk grafik, mungkin bisa datang dalam videografik, mungkin dia bisa datang dalam bentuk cara-cara yang agak mudah dicerna oleh publik. Supaya mereka mudah juga untuk share data-data itu, ketika misalnya hoaks atau informasi seputar data pemilih siluman, KTP palsu mampir dilayar ponselnya," tuturnya.

Direktur Konten KLY ini melanjutkan, publik perlu dimudahkan untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar DPT atau belum. Mungkin perlu dibikin aplikasi semacam PeduliPemilu.

"Saya membayangkan kalau kayak orang semudah mengakses kalau kayak sekarang PeduliLindungi, kalau kita membuat seperti PeduliPemilu misalnya," ucapnya.

"Data mungkin bisa disajikan hingga DPT di tingkat TPS, ini memudahkan partisipasi kontrol publik sampai level terbawah," jelas Wens.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ini Ancaman Ketua KPU Ke Pelaku Surat Keberatan Pemilu Palsu
VIDEO: Ini Ancaman Ketua KPU Ke Pelaku Surat Keberatan Pemilu Palsu

Suara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi

Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.

Baca Selengkapnya
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR

Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.

Baca Selengkapnya
Kick Off Diskusi Bulanan Cekfakta, Petakan Data Hoaks Jelang Pemilu 2024
Kick Off Diskusi Bulanan Cekfakta, Petakan Data Hoaks Jelang Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal AMSI, Maryadi mendukung kegiatan koalisi Cekfakta yang sudah terbangun sejak 2018.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Data Pemilih KPU Bocor, Kominfo: Kami Minta Klarifikasi
Data Pemilih KPU Bocor, Kominfo: Kami Minta Klarifikasi

Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.

Baca Selengkapnya
Sistem KPU Masih Cek Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilih Pemilu 2024
Sistem KPU Masih Cek Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilih Pemilu 2024

KPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.

Baca Selengkapnya
Adian PDIP: Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Adian PDIP: Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).

Baca Selengkapnya