Catut nama Jokowi, Luhut dianggap otoriter mirip Orde Baru
Merdeka.com - Timses Airlangga Hartarto, Chairuman Harahap, berang dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang mencatut nama Presiden Jokowi demi mendukung salah satu bakal caketum Golkar. Menurutnya Luhut memakai cara mirip era Orde baru.
"Ada yang mengatasnamakan presiden lagi. Ini rupanya kita masih merindukan cara-cara lama. Pada waktu pemerintahan kita masih otoriter. Ini sebenarnya tidak diperlukan. Golkar justru harus dibawa ke partai modern," kata Chairuman di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Padahal menurut Chairman, Presiden Jokowi sudah menyatakan sikapnya ketika pembukaan Munaslub Partai Golkar. Jokowi menyatakan secara gamblang bahwa dia enggan ikut campur terkait Partai Golkar.
"Presiden itu tidak mau melakukan intervensi, tidak mau ngatur-atur rumah tangga Partai Golkar. Tidak ada pesan-pesan apa yang ingin dilakukan Partai Golkar. Pak Jokowi menyadari kedewasaan Partai Golkar untuk membangun bangsa," tuturnya.
Chairman berharap tidak ada lagi yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan tertentu. Apalagi menyalahgunakan wewenang sebagai orang eksekutif.
"Kita tidak ingin ada suatu intervensi. Kita tidak ingin ada penyalahgunaan wewenang. Harus fair di dalam perjuangan politik," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Luhut mengaku akan mengikuti agenda Munaslub Golkar dengan membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi tak ingin ketum Golkar rangkap jabatan.
"Buat presiden, siapa saja (ketum Golkar terpilih) enggak masalah. Hanya beliau (Jokowi) tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet. Itu saja sih," ungkap mantan wakil ketua umum Golkar tersebut di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Potret lawas Presiden SBY saat hadir di Hari Pramuka beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian, terlebih ada sosok Presiden Jokowi yang menerima penghargaan.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaGolkar akan menanti bagaimana langkah yang akan diambil Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya