Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catatan Politikus PKS soal Kinerja DPR 'Melempem' di Periode 2014-2019

Catatan Politikus PKS soal Kinerja DPR 'Melempem' di Periode 2014-2019 Mardani Ali Sera. ©2016 istimewa

Merdeka.com - DPR Periode 2014-2019 meninggalkan banyak pekerjaan rumah selama lima tahun bekerja. Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera berharap, DPR periode selanjutnya dapat menuntaskan pekerjaan rumah itu.

"Hari ini Paripurna masa Bakti DPR 2014-2019. Saya mengucapkan mohon maaf bila belum bekerja maksimal kepada masyarakat, mohon doanya semoga ke depan bisa berkontribusi lebih maksimal lagi menjalankan amanat ini," kata Mardani melalui keterangan pers di Jakarta, Senin (30/9).

"Saya menyadari masih banyak kekurangan di masa periode ini, dan saya berharap kekurangan di periode ini bisa diselesaikan di masa selanjutnya sebagai kontribusi untuk rakyat Indonesia," imbuhnya.

Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah DPR 2014-2019 antara lain masih banyak UU prioritas di prolegnas, baik yang diusulkan pemerintah atau DPR, yang belum disahkan, "Ini jadi pelajaran bersama kita bahwa ke depan harus bisa bekerja lebih keras dan efektif bersama pemerintah untuk membahas UU agar realisasi-realisasi yang dicanangkan dapat sukses," ujarnya.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan sebagai wakil rakyat, dia berharap memiliki kepekaan yang tinggi kepada rakyat, "DPR seharusnya lebih banyak mendengar, aspiratif dan menggunakan hati dalam bekerja, sehingga outputnya baik kepada masyarakat," kata Mardani.

Selain itu, Mardani berharap DPR bisa menjadi penyeimbang pemerintah karena masih terlalu 'melempem' atas pengaruh dominasi koalisi pemerintah

"Sebagai wakil rakyat seharusnya mekanisme prinsip checks and balances dijalankan. Berbagai ujian berbangsa sedang kita hadapi, seperti DPR harus bersuara untuk kasus kebakaran hutan, Papua, Wamena, unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang berujung korban, tindakan hoaks oleh aparat dan berbagai isu lain seperti pemindahan ibu kota baru mesti kita cermati betul-betul dalam menjalankan fungsi kontrol, legislasi dan budget," ujarnya.

Terakhir, jelang akhir masa bakti Periode 2014-2019, Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan mitra kerja telah bekerja sama dengan baik di periode ini, "Semoga kita bisa berkontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depannya di manapun kita berada. Amin," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya