Catatan Pemilu 2019: Polemik Data Pemilih Hingga Penghitungan Suara di TPS

Senin, 21 Oktober 2019 05:00 Reporter : Merdeka
Catatan Pemilu 2019: Polemik Data Pemilih Hingga Penghitungan Suara di TPS Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - 20 Oktober 2019 siang fix terjadwal dalam agenda kenegaraan kita, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu 2019. Pelantikan ini menandai adalah akhir dari tahapan pemilu yang sejak tahun lalu bergelora. Pro kontra dalam tahapan pelaksanaan pemilu dan hasil pemilu terjadi, lumrah. Dalam kontestasi, setiap kontestan akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menang. Bisa jadi, dengan cara yang tidak baik pun dilakukan.

Hampir sekitar 8 juta rakyat yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan, hingga tingkat TPS. Baik dari KPU hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Bawaslu hingga Pengawas TPS (PTPS).

Pemilu serentak sehari terbesar dan terkompleks di dunia telah kita laksanakan. Banyak hal penting kita perhatikan dan menjadi bahan evaluasi, agar segala catatan permasalahan yang terjadi dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya, sehingga pada pemilu selanjutnya dapat diminimalisir potensi-potensi masalah tersebut, yang bisa saja terulang dari pemilu ke pemilu.

Jika kita telusuri dengan seksama, hampir setiap tahapan pemilu memiliki catatan khusus, mulai dari pendaftaran peserta pemilu dan verifikasi (parpol maupun perseorangan), hal ini terkait dengan verifikasi parpol dan dinamika caleg mantan terpidana yang di TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat) oleh KPU dan menjadi MS (Memenuhi Syarat) oleh putusan Bawaslu dalam sidang adjudikasi, yang kemudian putusan itu harus ditindaklanjuti oleh KPU, begitu juga dengan parpol (ada beberapa yang akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu dari putusan Bawaslu, setelah sebelumnya di TMS-kan oleh KPU).

Selanjutnya terkait dengan pendataan pemilih, mulai dari pelayanan hak pemilih (baik dalam pengelolaan data dan pelayanan pemilih di TPS), polemik data pemilih kemudian menjadi "ricuh" dengan viralnya berita ditemukan ribuan E-KTP tercecer di sejumlah wilayah. Spekulasi bermunculan akan adanya potensi kecurangan.

Selain itu, masih ditemukan dalam verifikasi data pemilih, pemilih yang sudah meninggal dunia. Tentu pengelolaan data pemilih dan potensi pemilih dalam data kependudukan oleh KPU harus dioptimalkan untuk memudahkan proses pemilu dan pilkada selanjutnya. Ada kesinambungan data, tidak parsial dan selalu menjadi polemik jelang pemilu dan pilkada. Ini penting.

UU No 7 tahun 2017 telah menerobos pola lama dan menjadi lebih baik dalam pemberian hak pilih kepada setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, berbasis E-KTP. Tidak lagi berbasis tempat tinggal yang selama ini digunakan (KTP di provinsi A, tinggal di provinsi B – lalu bisa memilih perwakilan di provinsi B), hal positif sederhana yang dapat langsung dirasakan adalah, pola ini dapat menghilangkan modus penggelembungan suara pada suatu daerah pemilihan, khususnya pada pemilihan legislatif.

Sederhananya, jika ingin menggunakan hak pilih anda dengan maksimal, memilihlah sesuai alamat di E-KTP (anda berhak memilih wakil anda di DPR, DPD dan DPRD). Jika berhalangan untuk memilih sesuai alamat E-KTP, maka anda akan kehilangan hak suara baik untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPD. Terkecuali hak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, karena seluruh wilayah Indonesia dan kedaulatan RI, adalah daerah pemilihannya. Lebih luas dan tidak terbatas seperti dapil legislatif.

Sesuai dengan amanah UU Pemilu pada Pasal 14 poin (L) tentang kewajiban KPU dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasca pemilu 2019, ketika tidak ada pemilu dan pilkada, inilah yang penting untuk menjadi fokus pengawasan Bawaslu kepada KPU secara periodik.

Sehingga ketika pleno KPU terkait dengan data pemilih pada pemilu selanjutnya, Bawaslu memiliki data pembanding yang terdokumentasi secara periodik pula, baik penambahan karena data potensi pemilih yang genap berusia 17 tahun, maupun pengurangan karena meninggal dunia atau terpilih menjadi anggota TNI/POLRI.

Selanjutnya, Pelaksanaan tahapan kampanye. Pada tahapan ini juga didapati banyak catatan pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu, terutama oleh caleg dan tim sukses peserta pemilu, bahkan hingga divonis dengan sanksi pidana pemilu yang berujung pada diskualifikasi sebagai caleg.

Di DKI Jakarta saja, setidaknya ada 4 caleg yang akhirnya didiskualifikasi setelah putusan pengadilan inkrah memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu.

Di Jakarta Utara ada David Raharja (Caleg DPRD dari Perindo) terbukti melakukan politik uang dengan bagi-bagi minyak goreng, divonis pidana percobaan 3 bulan dan denda Rp5 juta. Di Jakarta Utara ada Nurhasanudin (Caleg DPRD dari PAN) terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah, divonis pidana percobaan 6 bulan dan denda 10 juta.

Di Jakarta Barat ada M. Arief (Caleg DPRD dari Partai Gerindra) divonis pidana 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama delapan bulan, terbukti berkampanye di lingkungan SMPN 127 Jakarta. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ada Mandala Shoji (Caleg DPR RI dari PAN) terbukti melakukan pidana politik uang dengan membagikan voucher umroh gratis. Dengan kasus yang sama, Mandala mendapatkan dengan divonis 3 bulan penjara dan denda Rp5 juta rupiah dari dua pengadilan negeri (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan).

Catatan penting dari tahapan ini adalah, potensi pelanggaran sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh peserta pemilu dengan modus tim sukses, karena yang dapat dijangkau oleh UU Pemilu dan dijerat sanksi adalah tim kampanye yang terdaftar resmi di KPU, sementara tim sukses yang mengatasnamakan relawan dan lain-lainnya, jika tidak terdaftar di KPU dan kemudian melakukan pelanggaran kampanye, sulit terjangkau.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi, perlu menjadi perhatian khusus. Bisa saja pelanggaran yang dilakukan karena memang para caleg tidak paham aturan. Sementara, Parpol sebagai peserta pemilu, adalah pihak yang terlibat dalam penyusunan UU dan peraturan perundang-undangan (PKPU dan Perbawaslu). Artinya, jika ada pelanggaran yang dikarenakan ketidaktahuan caleg atas peraturan, dapat disimpulkan bahwa parpol kurang optimal melakukan transformasi kepada seluruh jajaran struktur di bawahnya dan kepada para caleg yang secara langsung adalah mesin partai dalam meraup suara di setiap dapil.

Baca Selanjutnya: Pemungutan dan Penghitungan Suara di...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pemilu 2019
  3. Bawaslu
  4. DPT Pemilu
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini