Hot Issue

Catatan Jelang Purnatugas Anies Baswedan

Rabu, 5 Januari 2022 06:28 Reporter : Yunita Amalia
Catatan Jelang Purnatugas Anies Baswedan Anies-Sandi menang quickcount Pilkada putara kedua. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tersisa 9 bulan. Tepatnya pada Oktober nanti, Anies resmi purnatugas. Dia harus menunggu dua tahun untuk bisa ikut kembali Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar 2024 nanti.

Saat pemilihan Gubernur DKI pada 2017, Anies yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan beberapa program unggulan. Sebut saja, down-payment rumah dengan Rp0 (DP 0 rupiah), pembangunan stadion untuk klub sepak bola Jakarta Persija, meminimalisir penggusuran, naturalisasi sungai, OK Oce.

Sejumlah catatan diberikan untuk Anies selama hampir lima tahun memimpin ibu kota. Ada janji kampanye yang telah dibayar. Namun ada juga yang masih menjadi ‘utang’.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyoroti program OK Oce. "Program itu yang gagal, tidak jalan sama sekali," ucap Trubus kepada merdeka.com, Selasa (4/1). [rnd]

Baca juga:
Potret Permukiman Padat Penduduk Kampung Muka yang Mendapatkan IMB
M Taufik Usul Riza Patria Cagub DKI dari Gerindra, Anies Jalur Independen
Gerindra Belum Bahas Cagub DKI untuk 2024

Dia mafhum, menciptakan lapangan pekerjaan ataupun melahirkan pelaku usaha kecil dan menengah, entrepreneur, merupakan program berat untuk direalisasikan di masa pandemi Covid-19. Namun, kalaupun pandemi tidak terjadi, Trubus sangsi program itu dapat terealisasi dengan baik.

Trubus punya analisis. Menurut dia, untuk menciptakan lapangan kerja ataupun pelaku usaha kecil dibutuhkan sinergi dan koordinasi internal. Seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas UMKM DKI Jakarta, dan sebagainya.

"Sementara birokrasi era Pak Anies ini kebanyakan Plt (pelaksana tugas) yang mana mereka tidak punya kewenangan untuk memutuskan," imbuhnya.

Belum lagi, tentang naturalisasi sungai. Apapun istilah yang dipakai, Trubus menganggap, tidak ada political will untuk melebarkan luas dan kedalaman sungai. Padahal, sebagaimana disampaikan pakar yang berkorelasi tentang hidrologi, Jakarta dituntut memiliki daya tampung air nan ekstra saat musim hujan tiba.

2 dari 4 halaman

Terbentur Janji

Menurut dia, janji kampanye belum terealisasi dengan baik karena terbentur dengan janji politik lain, yakni meminimalisir penggusuran. Dampaknya, Anies mengerjakan program yang kerap tidak efisien mengatasi masalah banjir, seperti sumur resapan.

Program selanjutnya adalah penataan kampung. Tercatat, pada kurun akhir 2021, Anies gencar meresmikan pembangunan penataan kampung di beberapa titik; Kampung Akuarium, dan Kampung Tanah Merah.

Penataan kampung itu, menurut Trubus, tak ubahnya sebagai upaya menjaga citra Anies jelang memasuki masa akhir jabatan sebagai gubernur.

Dari program Anies, Trubus mengatakan, hanya Jakarta International Stadium (JIS) yang berjalan on the track, dan tanpa mengalami kendala berat.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari UI, Agus Pambagio punya penilaian lain. Menurut dia, berjalan tidaknya program Anies di Jakarta tidak dapat disimpulkan berhasil tidaknya menata ibu kota. Program tidak terealisasi bahkan terjadi di pemerintah pusat.

Baca juga:
Potret Permukiman Padat Penduduk Kampung Muka yang Mendapatkan IMB
M Taufik Usul Riza Patria Cagub DKI dari Gerindra, Anies Jalur Independen
Gerindra Belum Bahas Cagub DKI untuk 2024

Yang perlu dilakukan Anies sebagai Gubernur adalah mencari masalah yang menghambat program tidak tereksekusi dengan baik. Agus menyebutkan, ‘circle’ masalah yang menjadi sandungan program pemerintah adalah perencanaan awal tidak matang, intrik politik, anggaran, dan tekanan pihak berkepentingan.

"Tidak berjalan banyak sebabnya, apakah anggaran, apakah ada tekanan masyarakat, apakah ada maksud politis, banyak hal yang bisa terjadi," kata Agus.

"Dan saya sudah menyampaikan tentang masalah ini beratus-ratus kali," imbuhnya.

Tidak hanya itu, publik, menurut Agus, juga perlu teliti, bahwa sepatutnya ada peran dari pemerintah pusat jika kebijakan ataupun program Anies di Jakarta tidak berjalan.

Sebagai contoh, peningkatan fungsi sungai. Agus mengatakan, jika naturalisasi atau normalisasi sungai tidak dikerjakan oleh DKI Jakarta, maka pemerintah pusat melakukan teguran.

"Sekarang bosnya Gubernur atau kepala daerah itu siapa? Mendagri, ya Mendagri harus menegur, jika tidak dikerjakan ada sanksinya ya berikan sanksinya ataukah pengurangan anggaran atau apa. Itu yang tidak berjalan di kita, karena politik, karena tekanan pihak-pihak tertentu selalu begitu," terang dia.

3 dari 4 halaman

Dukungan Parpol

Senada dengan Agus, realisasi program Anies pun diprediksi tidak akan tercapai 100 persen oleh analis politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Namun, kondisi itu dianggap lumrah terjadi.

"Sangat berat merealisasikan semua program itu tercapai," kata Ujang.

Ketiadaan partai, sebagai payung politik, dinilai menjadi satu faktor sulitnya untuk merealisasikan program mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Kendati saat pencalonan Gubernur pada 2017, Anies diusung oleh Partai PKS dan Gerindra, durasi dukungan itu hanya sebatas pemilihan.

Setidaknya, Ujang menganalisa, ada dua batu sandungan Anies dalam mewujudkan program saat masa kampanye terdahulu, yakni; dukungan partai politik dan sikap pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat didominasi partai politik yang berada pada sikap oposisi. Jadi sangat pasti bagi Anies tidak akan mulus menjalankan programnya," ujarnya.

Baca juga:
Potret Permukiman Padat Penduduk Kampung Muka yang Mendapatkan IMB
M Taufik Usul Riza Patria Cagub DKI dari Gerindra, Anies Jalur Independen
Gerindra Belum Bahas Cagub DKI untuk 2024

Namun, Anies tak perlu berkecil hati. Transisi peradaban di sektor transportasi menjadi tonggak Anies agar tetap mendapat preseden positif di mata warga Jakarta.

Revitalisasi jembatan nan instagramable di pusat kota, integrasi transportasi, luas pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan sepeda merupakan kontribusi yang patut dipertahankan.

"Dimulai dengan merevitalisasi fasilitas umum, akan membawa perubahan mental warga Jakarta untuk terbiasa beraktivitas dengan fasilitas umum," katanya.

4 dari 4 halaman

Isyarat Gerindra

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai, Ahmad Riza Patria mempunyai peluang untuk maju sebagai calon Gubernur DKI di Pilkada 2024. Namun, Taufik mengatakan, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai sosok yang akan diusung Gerindra pada Pilgub yang akan diselenggarakan pada 2024.

"Pak Wagub saya kira punya peluang, tapi ya mesti lihat juga tokoh-tokoh lain juga," kata Taufik saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (4/2).

Seperti diketahui, pada Pilkada 2017, Gerindra mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jagoan yang diusung Gerindra tersebut menang melawan pasangan Ahok-Djarot dan AHY-Sylviana.

Baca juga:
Potret Permukiman Padat Penduduk Kampung Muka yang Mendapatkan IMB
M Taufik Usul Riza Patria Cagub DKI dari Gerindra, Anies Jalur Independen
Gerindra Belum Bahas Cagub DKI untuk 2024

Mantan Ketua DPD Gerindra Jakarta itu menjelaskan, alasan Riza berpeluang sebagai Cagub DKI karena memiliki rekam jejak sebagai Wakil Gubernur.

Dia pun menuturkan, bahwa Gerindra tidak menutup kesempatan mempertimbangkan sosok muda potensial untuk diusung oleh partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Jakarta perlu tokoh muda, kemudian Jakarta perlu tokoh yang punya visioner berkaitan dengan perubahan status Jakarta sebagai ibu kota apa yang akan dilakukan," katanya.

ia menilai langkah Anies Baswedan untuk maju dalam pencalonan presiden 2024 lebih berat dibandingkan pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Anies harus mencari partai politik terlebih dahulu jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden.

"Langkah yang paling gampang ya gubernur, karena gubernur ada independen. Sementara dia bukan pemimpin partai enggak punya partai, kalau calon presiden mesti diusung partai politik esuai threshold, artinya stepnya lebih sulit, mesti cari dulu," kata Taufik.

Kendati demikian, Taufik mengakui kepemimpinan Anies masuk dalam kriteria calon presiden. Dia pun tidak meragukan kualitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Kalau kualitasnya saya bilang levelnya sudah level presiden, cuma untuk ke sana dia harus ada satu langkah lagi," kata Taufik.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan calon-calon pengganti Anies seperti disampaikan penasihat Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Taufik bukan pernyataan resmi partai.

"Bahwa kemudian wacana-wacana itu secara pribadi ditimbulkan oleh Pak Taufik itu boleh-boleh saja, tapi tidak bisa dianggap itu adalah statement resmi dari partai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/1).

Dia menuturkan, yang paling pas untuk bicara soal Cagub DKI Jakarta adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mekanisme di Gerindra, DPD DKI Jakarta bisa mengusulkan dengan berkonsultasi dengan dewan pimpinan pusat.

"Sebenarnya kan yang akan menyampaikan soal itu kan, selain diputuskan dari pusat adalah dari DPD DKI, dalam hal ini ketua DPD DKI-nya adalah Pak Ariza Patria, tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria setelah kemudian berkomunikasi dengan DPP Partai Gerindra," jelas Dasco.

Baca juga:
Potret Permukiman Padat Penduduk Kampung Muka yang Mendapatkan IMB
M Taufik Usul Riza Patria Cagub DKI dari Gerindra, Anies Jalur Independen
Gerindra Belum Bahas Cagub DKI untuk 2024

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini