Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan seleksi terhadap calon menteri secara tertutup. Hal ini dinilai lebih baik ketimbang seleksi secara transparan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu.

Guru besar politik Universitas Padjajaran (Unpad) Obsatar Sinaga menilai seleksi menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurut dia, tak masalah jika Jokowi melakukan seleksi menteri secara diam-diam.

"Yang terpenting diawasi oleh publik adalah kinerjanya nanti. Saya kira Jokowi memilih cara lebih baik dari pada SBY yang selalu memanfaatkan opini. Dan pada akhirnya SBY pernah melakukan fit and proper terbuka terhadap calon menteri kesehatan tapi kemudian yang diangkat yang lain. Ini kan preseden buruk, maka lebih baik dengan cara tertutup saja," kata Obsatar kepada merdeka.com, Jumat (10/10).

Obsatar merasa yakin, meskipun dilakukan secara tertutup Jokowi bakal memilih menteri yang berkinerja baik dan profesional. Terkait kemungkinan Jokowi yang bakal memilih menteri hanya karena bargaining politik dengan parpol koalisi, Obsatar memprediksi, Jokowi akan menempatkan menteri partai politik itu di tempat yang tidak strategis.

"Saya kira Jokowi-JK akan membentuk kabinet dengan keberanian melakukan bongkar pasang. Menteri bertanggung jawab kepada presiden tidak secara langsung kepada publik. Kalaupun ada komitmen politik, pasti Jokowi akan menempatkan menteri bersangkutan di posisi yang tidak strategis," tegas dia.

Dia mencontohkan, misalnya kandidat menterinya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang sempat terbelit kasus, kemudian kinerjanya sebagai Menakertrans dinilai tidak maksimal, Obsatar berkeyakinan, Jokowi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Untuk kasus Cak Imin, tentu saja Jokowi-JK akan menimbang azas praduga tak bersalah atau mungkin akan memilih kader PKB yang lain," kata Obsatar.

Menteri-menteri yang dipilih Jokowi hanya karena komitmen politik, lanjut dia, hanya akan diberikan posisi yang dampak kebijakannya tidak signifikan. Misalnya, Menpan atau seperti menteri PDT.

"Menteri yang kinerjanya tidak terukur dan dampak kebijakannya tidak signifikan, seperti menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri kelautan, menteri daerah tertinggal dan menteri kelautan dan lain-lain," pungkasnya.