Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Caleg DPRD DKI Terpilih dari PAN Serahkan LHKPN ke KPK

Caleg DPRD DKI Terpilih dari PAN Serahkan LHKPN ke KPK caleg dprd dari PAN di KPK. ©2019 Merdeka.com/fachrur rozie

Merdeka.com - Calon legislatif DPRD DKI terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) berbondong-bondong mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Alhamdulillah, hari ini caleg terpilih dari PAN tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa bersama-sama ke Gedung KPK untuk menyerahkan LHKPN," ujar Zita Anjani, caleg terpilih Dapil V DKI Jakarta, di Gedung ACLC KPK, Rabu (29/5).

Zita menyebut pelaporan LHKPN secara bersama-sama ini demi mewujudkan pejabat publik yang bersih dan transparan. "Ini awal yang baik sebagai pertanggungjawaban kami selaku pejabat publik," kata anak dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu.

Penyerahan LHKPN ini, menurut Zita, selain dalam rangka memenuhi salah satu syarat penting pelantikan anggota legislatif terpilih 2019-2024, pelaporan ini juga merupakan wujud dan keseriusan kader-kader PAN dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Zita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terutama warga DKI Jakarta yang telah mendukung PAN pada pemilu 17 April lalu. Menurut dia, ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik.

"Alhamdulillah pada pemilu kali ini PAN mendapat dukungan yang luar biasa dari warga Jakarta. PAN yang pada pemilu 2014 lalu kursinya hanya 2 dan pada pemilu 2019 ini menjadi 9 kursi," kata dia.

Selain Zita, dari sembilan nama yang menyerahkan LHKPN tersebut antara lain Riano P Ahmad, Oman Rokhmnan Rakinda, Syahroni, Bambang Kusumanto, Farazandi, Habib Muhammad, Lukmanul Hakim dan Guruh Tirta Lunggana.

"Alhamdulillah dengan sembilan kursi, PAN termasuk salah satu yang punya pimpinan DPRD," kata Zita.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

KPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya