Merdeka.com - Kebijakan Badan Kehormatan (BK) DPR yang merilis daftar kehadiran anggota DPR, menuai kritik. Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan banyaknya legislator yang mengkritik, karena BK tidak menjelaskan rincian data tersebut.

"Tadi banyak yang protes soal absensi karena tidak dijelaskan soal keterangan dia tidak hadir itu. Kan ada yang izin dan lain-lainnya," ujar Abdul Wahab di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5).

Karenanya, Abdul Wahab meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuka absensi finger print anggota dewan. Hal itu untuk menjelaskan penilaian absensi.

"Mudah-mudahan bulan depan kami sudah dapat kabar soal absensi finger print itu," lanjutnya.

Senada dengan Abdul Wahab, anggota Komisi III DPR sekaligus Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan seharusnya absensi anggota Dewan berdasarkan finger print. Sebab, absensi berdasar alat pemindai itu lebih ketat ketimbang absensi manual.

"Kalau absen manual kan bisa titip absen. Tingkat kehadiran kan jadi patokan ya, itu kita evaluasi terus. Kita sampaikan ke DPP," kata Saan saat dihubungi terpisah.