Politik

Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Jokowi, semenjak pulang kampung dan tinggal di Solo, justru kegiatan politik tidak pernah henti dari pagi hingga malam

Hasto menjelaskan kepada Felicia Tissue bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan penyelenggara.

Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta ke DKPP. Ini pelanggaran yang diadukan.

Dia merasa aneh sampai sekarang masih ada pihak yang menggunakan narasi parcok terlibat dalam kontestasi politik.

“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto

Ikuti langkah-langkah lengkap untuk memeriksa hasil Real Count Pilkada Jakarta 2024 di situs resmi KPU.

Hasil resmi KPU untuk Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan bahwa pasangan Pramono-Rano memimpin di tiga daerah utama di Jakarta. Lihat hasil selengkapnya!

PDIP berencana memecat 27 kadernya, termasuk Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, karena melanggar disiplin partai dalam Pilkada 2024.

PDIP sudah tidak menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga sebagai kader. PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi.

RIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.

Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

Hasil evaluasi, tercatat ada 27 orang kader partai yang terancam terkena sanksi pemecatan.

Jokowi dan keluarga disebut tidak lagi selaras dengan cita-cita PDIP.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Angka golput Jakarta pada Pilgub sebelumnya ialah 20,5 persen.

Bawaslu turun tangan menyelidiki kasus surat suara Pramono-Rano yang dicoblos ketua KPPS di TPS 028 Pinang Ranti.

Tarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur mengaku kesal.

Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.

Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).