BPN Dorong KPU Selesaikan Masalah DPT agar Pemilu 2019 Adil dan Berkualitas

Senin, 1 April 2019 15:42 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
BPN Dorong KPU Selesaikan Masalah DPT agar Pemilu 2019 Adil dan Berkualitas Hashim Djojohadikusumo. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo terus mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"BPN punya kepedulian yang tinggi agar Pemilu Serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia," kata Hashim saat jumpa pers terkait DPT 2019 di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4).

Hashim mengungkapkan, dugaan adanya jutaan data invalid yang masih ada merupakan persoalan serius dan berpotensi membuat pemilu bermasalah. Dia menambahkan, BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi khususnya oleh KPU.

"Dari semua masalah tersebut, berapa banyak persoalan yang bisa teratasi, dan apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah-masalah tersebut," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu sangat mengharapkan KPU bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian sangat khusus. Salah satunya mencoret bila ada daftar pemilih ganda.

"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas. Semua persoalan ini juga perlu dilaporkan secara terbuka kepada partai peserta pemilu, agar kelak sebelum pemilu serentak terjadi, berbagai persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak pihak terkait," paparnya.

Adik kandung Prabowo Subianto itu menilai, pemilu serentak 2019 berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT yang belum terselesaikan.

"Dan BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata dia.

"Tapi kami sangat mengapresiasi KPU yang terus melakukan perbaikan," ucap Hashim.

Anggota Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, hal ini dilakukan supaya kemenangan Prabowo-Sandi berjalan sesuai konstitusi dan demokrasi yang sehat.

"Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin bersih, jangan sampai kemenangan kami dipermasalahkan. Kita ingin di kemudian hari tidak ada gugatan. Jangan sampai ada yang bilang kami ingin deligitimasi KPU, justru kami membantu KPU. Kami ingin menang Pilpres 2019 dengan cara yang bersih," kata Riza.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, semua partai politik menginginkan DPT Pilpres 2019 tak ada masalah. Pasalnya, hal itu akan menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif maupum pasangan capres dan cawapres.

"Pasti semua pihak baik yang ada di kubu 02 maupun 01 ingin DPT ini tidak ada masalah. Saya yakin semuanya ingin demokrasi ini berjalan baik tanpa kecurangan," terangnya.

Riza menambahkan, jika demokrasi berjalan sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, maka pemilu dan pilpres berjalan dengan baik dan diterima semua pihak.

"Agar nanti tidak ada gugat menggugat setelah pemilu ini, kita juga ingin menjunjung tinggi pemilu berjalan dengan baik dan diterima semua pihak," tandas Riza.

Dia pun mengapresiasi KPU yang selama ini merespons baik atas temuan dan masukan BPN terkait DPT.

"KPU baik responsnya atas apa yang kami sampaikan kepada mereka terkait DPT ini, ini menunjukkan mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga ingin demokrasi berjalan baik dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkompetisi," tutup Riza.

Untuk diketahui BPN, ingin KPU segera menyelesaikan 17 juta DPT yang masih bermasalah. Dari jumlah itu banyak nama-nama pemilih ganda, tanggal lahir sama dan lain sebagainya. BPN khawatir masalah itu berpotensi terjadi kecurangan yang dimanfaatkan saat Pemilu 17 April mendatang. [did]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini