BNPB: Kebutuhan tenda VIP SBY mendesak
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membenarkan rencana pembelian tenda VIP untuk presiden sebesar Rp 15 miliar. Menurut Kepala BNPB Syamsul Maarif, pengajuan anggaran dalam realokasi RAPBN 2012 itu karena kebutuhan tenda itu sangat mendesak.
"Ya kalau kebutuhan itu sebenarnya urgen, tapi bukan berarti mengabaikan kebutuhan lainnya," kata Syamsul Maarif di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9).
Syamsul mengatakan, ada dua opsi yang dipilih BNPB untuk mendirikan posko. Ada yang berbentuk kontainer dan ada pula yang berbentuk tenda.
"Jadi ini belum kita putuskan, masih realokasi saja," tambahnya.
Contoh tenda yang diinginkan BNPB mengacu pada yang digunakan Australia. Menurut Syamsul, dirinya dan Presiden SBY sudah melihat langsung jenis tenda yang kini tengah menjadi polemik itu.
"Tidak ada tawaran dari mana-mana, kita hanya mengimitasi dari luar saja. Dan itu juga ada di Kanada dan Turki," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana membeli tenda VIP seharga Rp 15 miliar. Tenda tersebut rencananya akan dipergunakan oleh presiden saat berkunjung ke lokasi bencana.
"Saya dapat informasi kalau pemerintah (BNPB) mengajukan pembelian tenda VIP untuk presiden, 1 tenda seharga Rp 15 miliar, perlu dicek ke komisi 8," ujar Hasanuddin melalui pesan singkatnya, Selasa lalu.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini sebagai mitra kerja BNPB. "Itu terkait dengan usulan realokasi anggaran BNPB. Adapun harga ditentukan oleh pasar dan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Anehnya, BNPB yang jadi mitra kerja Komisi VIII DPR tidak dapat menjelaskan spesifikasi teknis tenda tersebut. Seperti diungkapkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sumarjati Arjoso.
Permintaan anggaran itu diajukan pada realokasi anggaran BNPB dalam APBNP tahun 2012. "Itu realokasi anggaran 2012, bukan anggaran 2013," jelasnya
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewas Jatuhkan Sanksi Berat Koordinator Kamtib Rutan KPK, Terbukti Terima Suap
menjatuhkan vonis terhadap Koordinator Kamtib rutan KPK, Sopian Hadi dengan sanksi etik berat
Baca SelengkapnyaKasus Pungli di Rutan KPK Naik Ketahap Penyidikan
Kasus ini telah berlangsung sejak 2018 lalu, bahkan pernah dilakukan penindakan tegas dengan pemecatan.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Pencentus Pungli Rutan KPK Hengki Jadi Tersangka
Nantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terungkap, Ini Identitas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK yang Diotaki 'Lurah' Hengki
Para tersangka dilakukan penahanan terhitung hari ini, Jumat (15/3).
Baca SelengkapnyaTerlibat Pungli Rp6,3 Miliar, Mantan Kepala Rutan KPK Dihukum Etik Berupa Permintaan Maaf
Dia dijatuhi hukuman sanksi etik berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaKasus Pungli di Rutan KPK, Kepala Rutan dan 14 Anak Buah Jadi Tersangka
Pungli tersebut dilakukan berjamaah sejak sekitar tahun 2019 lalu.
Baca Selengkapnya76 PNS KPK Diperiksa Buntut Kasus Pungli Rutan
Tim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.
Baca SelengkapnyaTerbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnya