Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BKN tegaskan rapor Menteri Yuddy sebagai tuntutan demokrasi

BKN tegaskan rapor Menteri Yuddy sebagai tuntutan demokrasi Yuddy Chrisnandi. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) adalah hal wajar. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pasti mengeluarkan itu tiap tahunnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, publikasi Lakip juga sebagai bukti transparansi pemerintah untuk mengevaluasi hasil kerjanya.

"Sekarang diumumkan karena tuntutan demokrasi. Bahwa kemudian jadi ramai seperti sekarang karena timingnya. Dari sisi itu dinilai jelek. Sekali lagi bukan perorangannya tapi proses manajemennya, apakah anggarannya penyerapan baik atau tidak," kata Bima di kantor BKN, Jakarta, Kamis (7/1).

Bima menuturkan, Lakip merupakan hasil penilaian kementerian. Itu dikeluarkan pertama kali ketika zaman Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

"Dulu Lakip itu dikeluarkan oleh Bapenas," ujarnya.

Dia juga menyadari bahwa Lakip dikeluarkan Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi menjadi heboh dan berbau politis. Itu dikarenakan Menteri Yuddy berlatar belakang Partai Hanura.

"Ya dari latar belakang pak Menteri saya bisa mengerti, beliau juga kan politisi," ujarnya.

Menurut Bima, metodologi yang digunakan untuk menilai suatu Kementerian atau lembaga dilihat dari rencana instansi serta evaluasi hasil program itu di akhir tahun.

"Kebetulan saya tim pencetus pembuat Lakip itu pada saat di Bappenas. Akuntabilitas butuh metodologi, perlu dikemas dan dinilai bukan orang, tapi proses income dan outcome bagaimana," jelasnya.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN

Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN

Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
AHY Merasa Nyaman di Kabinet, Ini Alasannya

AHY Merasa Nyaman di Kabinet, Ini Alasannya

etum) Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku merasa nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Deputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia

Deputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia

Todung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai.

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya