BKN tegaskan rapor Menteri Yuddy sebagai tuntutan demokrasi
Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) adalah hal wajar. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pasti mengeluarkan itu tiap tahunnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, publikasi Lakip juga sebagai bukti transparansi pemerintah untuk mengevaluasi hasil kerjanya.
"Sekarang diumumkan karena tuntutan demokrasi. Bahwa kemudian jadi ramai seperti sekarang karena timingnya. Dari sisi itu dinilai jelek. Sekali lagi bukan perorangannya tapi proses manajemennya, apakah anggarannya penyerapan baik atau tidak," kata Bima di kantor BKN, Jakarta, Kamis (7/1).
Bima menuturkan, Lakip merupakan hasil penilaian kementerian. Itu dikeluarkan pertama kali ketika zaman Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur.
"Dulu Lakip itu dikeluarkan oleh Bapenas," ujarnya.
Dia juga menyadari bahwa Lakip dikeluarkan Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi menjadi heboh dan berbau politis. Itu dikarenakan Menteri Yuddy berlatar belakang Partai Hanura.
"Ya dari latar belakang pak Menteri saya bisa mengerti, beliau juga kan politisi," ujarnya.
Menurut Bima, metodologi yang digunakan untuk menilai suatu Kementerian atau lembaga dilihat dari rencana instansi serta evaluasi hasil program itu di akhir tahun.
"Kebetulan saya tim pencetus pembuat Lakip itu pada saat di Bappenas. Akuntabilitas butuh metodologi, perlu dikemas dan dinilai bukan orang, tapi proses income dan outcome bagaimana," jelasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaAda Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAHY Merasa Nyaman di Kabinet, Ini Alasannya
etum) Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku merasa nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia
Todung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai.
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya