Biaya Haji 2022 Rp45 Juta, PKS: Harusnya Lebih Rasional dan Terjangkau

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menegaskan komitmen partainya memperjuangkan biaya haji yang terjangkau dan rasional. PKS akan mengkaji usulan pemerintah Rp45 juta biaya haji per jemaah. Menurutnya bisa lebih rasional dan terjangkau.

"Sejauh ini angka tersebut baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja DPR. Fraksi PKS di Komisi VIII DPR tentunya berharap agar biaya haji pada tahun ini, jika jadi dilaksanakan, dapat lebih rasional dan terjangkau oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya, Sabtu (19/2).

Komisi VIII akan melakukan pendalaman lebih lanjut biaya haji tahun 2022 dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama dalam waktu dekat.

Kementerian Agama baru memaparkan usulan biaya perjalanan, belum usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR. Maka itu, Bukhori meminta Kementerian Agama segera menyampaikan usulan BPIH karena merupakan instrumen penting dan basis menemukan angka biaya haji.

"Saat pembahasan dengan Menteri Agama kita akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Pasalnya, perlu diakui bahwa kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji," pungkasnya.

Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 sebesar Rp45.053.368. Usulan tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/2).

"Terkait komponen BIPIH, ini meliputi biaya penerbangan, living cost atau biaya hidup selama di Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi yang secara keseluruhan besarannya adalah Rp 45.053.368," ujar Yaqut.

Biaya haji tahun 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Yaqut mengatakan hal ini agar jemaah tidak terbebani.

"Keseimbangan ini dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan BIPIH," ujar politikus PKB ini.