Merdeka.com - Kisruh kepengurusan di Partai Golkar belum menemukan titik temu. Padahal, pelaksanaan pilkada serentak kian dekat. Partai Golkar terancam tidak bisa mengajukan calon kepala daerah. Menyikapi ini, Mahkamah Partai Golkar menyatakan segera menggelar sidang dan hasilnya akan diputuskan maksimal bulan Mei.

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat internal dan memutuskan mahkamah bisa menggelar persidangan meski sebelumnya telah memutuskan tidak bisa bersidang. Saat itu menyebabkan, anggota mahkamah ada yang berpihak ke dalam masing-masing kubu. Namun, kini anggota mahkamah yang tergabung dalam kepengurusan yang berbeda menyatakan telah mengundurkan diri melalui pernyataan tertulis.

"Mahkamah Partai Golkar akan segera bersidang karena (anggota) telah membuat pernyataan mundur dari kepengurusan masing-masing, ada pernyataan tertulis," kata Muladi dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (10/2).

Meski kepengurusan kubu Aburizal Bakrie masih melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Barat, mahkamah, kata Muladi, akan tetap menggelar sidang. "Sidang simultan dengan yang di Jakarta Barat. Putusan besok gagal, maka di Jakbar boleh diteruskan, tidak puas silakan ke Mahkamah Agung," ujar dia.

Muladi menegaskan, saat ini kepengurusan Partai Golkar yang berlaku adalah kepengurusan hasil Munas Pekanbaru pada 2009 silam. "Kalau Pak Agung mengajukan kasasi ke MA, bukan karena mengakui eksistensi hasil Munas Bali, tapi karena dia wakil ketua umum di kepengurusan Riau," ujarnya.

Sementara anggota Mahkamah Partai Golkar HAS Natabaya menjelaskan, awalnya mahkamah tidak bisa menggelar sidang karena dari lima anggotanya dua tidak netral lagi karena bergabung dengan kepengurusan Agung Laksono yakni Andi Mattalatta dan Djasri Marin. Satu anggota lagi Aulia Rahman menjadi duta besar RI di Praha, Republik Ceko.

"Dalam putusan PN Jakarta Pusat, mahkamah partai yang dimaksud adalah mahkamah partai yang dibentuk di Riau. Besok akan kita dengar posita (dalil gugatan) dari Pak Agung. Besok sidang pertama jam 11," kata Natabaya.

Mengenai penolakan kubu Ical datang ke sidang mahkamah, Natabaya tidak mempermasalahkan. "Datang tidak datang, bakal tetap sidang dan ada hasilnya," tukasnya.

Natabaya menambahkan, "Setelah mendengarkan semua, rapat majelis lagi, jadi seminggu. Harus mengejar waktu hingga pilkada serentak. Maksimal Mei harus selesai," pungkasnya.