Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bertemu Zulkifli Hasan, Ketum Golkar bahas Pilpres dan nasib Mahyudin di MPR

Bertemu Zulkifli Hasan, Ketum Golkar bahas Pilpres dan nasib Mahyudin di MPR Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku berkonsultasi tentang beberapa hal dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di rumah dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (19/3). Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Airlangga mengatakan, salah satu topik yang dibahas adalah terkait Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Seiring sejalan Golkar dan PAN karena kita berkonsultasi banyak hal terkait Pilpres kita bicara juga mengenai Pilpres ke depan," kata Airlangga di lokasi, Senin (19/3).

Namun, baik Airlangga dan Zulkifli tidak memaparkan lebih detil apakah pertemuan tersebut membicarakan soal arah koalisi di Pemilu 2019.

Airlangga melanjutkan, dirinya dan Zulkifli juga membahas strategi pemenangan beberapa pasangan calon kepala daerah yang diusung Golkar dan PAN.

"Menyampaikan juga posisi dalam kerjasama pilkada, Golkar dan PAN sama-sama banyak kesamaan termasuk di Lampung dan Jatim, apalagi Lampung tempatnya ketum, jadi penting menang," terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengaku juga menanyakan mekanisme pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar. DPP Partai Golkar menunjuk Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi wakil ketua MPR menggantikan Mahyudin melalui rapat pleno.

"Kita konsultasi mengenai pimpinan MPR dari segi Golkar kita sudah berproses di internal tentu kami menanyakan mekanisme yang ada dalam MPR. Kami sudah mendapatkan mekanisme juga tentu kami akan berproses," terangnya.

Dalam persoalan ini, Mahyudin menolak diganti dengan Titiek Soeharto. Mahyudin berpandangan, Golkar tak bisa mengganti dirinya begitu saja. Menurutnya, sesuai UU MD3, pimpinan MPR hanya bisa diganti jika meninggal dunia, mengundurkan diri dan tak bisa melaksanakan tugasnya dalam beberapa waktu.

airlangga hartarto bertemu zulkifli hasan

airlangga hartarto bertemu zulkifli hasan ©2018 Merdeka.com/raynaldo

Tapi DPP Golkar tak kehabisan akal, setelah konsultasi, Airlangga menuturkan, DPP Golkar akan mengirimkan surat kepada MPR terkait pergantian Wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Titiek Soeharto.

Airlangga mengklaim telah berkomunikasi dengan Mahyudin membicarakan wacana pergantian tersebut. Mahyudin disebut tak menolak keputusan partai untuk menggantinya dari kursi pimpinan MPR.

"Ah enggak, saya dua hari lalu ketemu Pak Mahyudin enggak begitu. Kita sudah ketemu kok," klaimnya.

Sementara itu, Zulkifli memastikan akan ada pertemuan lanjutan dengan Airlangga membahas konsolidasi di Pilpres 2019. Rencananya, Zulkifli akan bertandang ke DPP Golkar awal April 2019.

"Tapi masih informal tentu akan dilanjutkan kunjungan kunjungan resmi ini kan Maret sudah mau berakhir, April saya kira kita akan bertemu resmi PAN akan berkunjung resmi ke partai Golkar berbicara berbagai hal Pilpres dan lain-lain," ucapnya.

Soal pergantian pimpinan MPR dari Golkar, Ketua MPR ini menegaskan tidak mau mencampuri masalah tersebut. Hal ini karena pergantian Wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Titiek menjadi kewenangan Golkar.

"Itu haknya Partai Golkar sebagaimana saya hak nya PAN kami hormati kami hargai tentu proses sekarang sedang berproses nah kita tunggu," tandas Zulkifli.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan

Baca Selengkapnya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Airlangga Harap Golkar Dapat Jatah Lima Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran

Airlangga Harap Golkar Dapat Jatah Lima Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran

Airlangga berharap bisa mendapatkan jatah lima kursi di kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK

TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK

TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Siapkan Pengacara Kondang Lawan Yusril hingga Otto Hasibuan Tangani Sengketa Pilpres

Ganjar-Mahfud Siapkan Pengacara Kondang Lawan Yusril hingga Otto Hasibuan Tangani Sengketa Pilpres

Mahfud mengatakan, para pengacara itu banyak yang sudah daftar dari berbagai daerah untuk menangani sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud Samakan Sanksi Ketua KPU dan Kasus MK: Pembuatan Keputusan Langgar Etika Berat hingga Gibran Lolos

Mahfud Samakan Sanksi Ketua KPU dan Kasus MK: Pembuatan Keputusan Langgar Etika Berat hingga Gibran Lolos

Mahfud MD membandingkan putusan DKPP terhadap Ketua KPU dengan putusan MKMK soal pencalonan Gibran.

Baca Selengkapnya