Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bertemu Jokowi, KPU Laporkan Pelaksanaan Pemilu 2019 Hingga Partisipasi Pemilih

Bertemu Jokowi, KPU Laporkan Pelaksanaan Pemilu 2019 Hingga Partisipasi Pemilih KPU bertemu Presiden Jokowi. ©2019 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, pihak KPU menyampaikan beberapa laporan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 hingga tata kelola kelembagaan KPU.

"Kami akan menyampaikan tiga hal Pak Presiden. Pertama, pelaksanaan pileg pilpres 2019, kedua, terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020, ketiga, terkait tata kelola kelembagaan KPU," kata Arief Budiman dihadapan Jokowi di Istana Merdeka, Senin (11/11).

Arief juga menjelaskan terkait jumlah kandidasi (jumlah pencalonan) perempuan di Pemilu. Sejak Pemilu 2014-2019, katanya, terus mengalami peningkatan.

"Jumlah calon yang terpilih juga mengalami peningkatan, untuk DPR dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162," kata Arief.

Selain itu, katanya, jumlah partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan. "Pemilu 2014 kita naik tapi dengan angka yang sangat kecil, pemilu 2019 naik dari 75 menjadi 82 persen," ungkap Arief.

Diketahui dalam pertemuan tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Polhukam Mahfud MD. Serta jajaran anggota komisioner KPU.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Budi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya