Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU

Senin, 11 November 2019 13:16 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU Pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, KPU mengutarakan beberapa hal salah satunya terkait Peraturan KPU (PKPU) yang putusannya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Yakni pasal terkait larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai calon kepala daerah.

"Kami juga menyampaikan rancangan PKPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi. Kami juga menyampaikan terkait hal tersebut," ungkap Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

1 dari 1 halaman

KPU Punya Bukti Baru

Pihaknya pun berharap hal tersebut masuk dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Sebab, kata Arief, walaupun MA sudah menolak, tetapi mereka akan mengkaji kembali sebab yakin dengan novum baru dan fakta baru yang akan jadi argumentasi.

"Ada argumentasi, kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi tetapi faktanya di Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," kata Arief.

Kemudian, terkait harapannya tersebut, Arief pun menyerahkannya kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta. Lalu dia juga menjelaskan nantinya akan membahas kembali dengan pihak DPR.

"Kalau tadi Bapak Presiden merespons bagaimana, saya pikir ditanyakan kepada pak presiden saja. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di DPR dan pemerintah di Komisi II," ungkap Arief. [rnd]

Baca juga:
Menko Polhukam: Pemerintah akan Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung
Waketum Fahri Hamzah Sebut Target Partai Gelora Ikut Pilkada 2020
Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Solo Rekrut Anggota Pengawas Perempuan
Airin Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi karena Biaya Politik Tinggi
Gonjang Ganjing Pilkada Langsung Mau Dievaluasi karena Politik Uang, Sudah Tepatkah?
Usung Gibran atau Tidak di Pilkada Solo, PDIP akan Putuskan Sebelum Januari

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini