Berkaca Kasus Bowo Sidik, Golkar Jabar Surati Calegnya Hindari Politik Uang

Rabu, 10 April 2019 16:10 Reporter : Aksara Bebey
Berkaca Kasus Bowo Sidik, Golkar Jabar Surati Calegnya Hindari Politik Uang TGB Zainul Majdi dan Dedi Mulyadi. ©2019 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Jelang masa pencoblosan yang tinggal hitungan hari, DPD Golkar Jabar mengeluarkan surat edaran resmi untuk para calon legislatif. Isinya berupa larangan melakukan praktik politik uang.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan surat tersebut disampaikan pada seluruh calon legislatif Golkar di seluruh tingkatan baik kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya menjaga kualitas hasil Pemilu dan integritas partainya di Jawa Barat.

"Ini penegasan kami pada seluruh caleg untuk tidak memakai politik uang guna menjaring suara," katanya di Bandung, Rabu (10/4).

Dalam penjelasannya di surat edaran, Dedi menyatakan bahwa pemilu merupakan ikhtiar demokrasi untuk melahirkan para pemimpin berkualitas yang mampu menjawab seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat.

DPD Partai Golkar Jawa Barat kembali menegaskan kepada seluruh calon anggota legislatif di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan politik uang dalam meraih simpati masyarakat.

"Gunakanlah kualitas dan integritas personaliti kita agar kualitas demokrasi semakin terjaga dan Partai Golkar semakin berwibawa," tulisnya.

Surat ini pun menjadi respons dari adanya isu yang beredar di masyarakat tentang penggunaan politik uang dalam Pemilu 2019. Hal ini tidak terlepas dari kasus yang ditangani KPK.

Sebelumnya, Amplop serangan fajar calon anggota legislatif Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso rencananya akan dibagikan di daerah Jawa Tengah terkait dengan pencalonannya di Pemilu 2019. Hal itu disebut atas perintah Nusron Wahid selaku Ketua Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

"Ini langsung disampaikan Bowo ke penyidik. Ya karena dia diperintah ya dia bilang diperintah," tutur Pengacara Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Menurut Saut, arahan tersebut bertujuan sama yakni untuk membawa Nusron Wahid lolos dalam pencalonannya sebagai caleg. "Supaya banyak yang memilih mereka berdua. Karena di dapil yang sama," jelas dia.

Saut menyatakan, amplop serangan fajar tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Sejauh ini, Bowo mengaku menyiapkan sebanyak 400 ribu amplop.

"Bahkan katanya yang 600 ribu yang menyiapkan Nusron Wahid. Dia 400 ribu amplopnya. Pak Wahid 600 ribu. Pak Bowo 400 ribu amplop," kata Saut.

Menanggapi hal itu, Nusron membantah pernyataan pengacara Bowo tersebut. Dia mengaku tak pernah memerintahkan Bowo untuk menyebarkan amplop serangan fajar. "Tidak Benar," tegas Nusron saat dihubungi merdeka.com, Rabu (10/4).

Namun Nusron tak mau berkomentar banyak atas rencana KPK mendalami keterangan Bowo dengan memeriksanya. "Kalau itu saya no comment," tutup dia. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini