Berkaca dari 2014 & 2019, LIPI Harap Pemilu 2024 Muncul Lebih dari Dua Paslon

Selasa, 9 Juni 2020 18:14 Reporter : Ahda Bayhaqi
Berkaca dari 2014 & 2019, LIPI Harap Pemilu 2024 Muncul Lebih dari Dua Paslon Peneliti LIPI, Siti Zuhro. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mendesak legislator membuat RUU Pemilu dengan belajar dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019. Dua Pilpres sebelumnya itu membuat keterbelahan di masyarakat akibat hanya dua pasangan calon yang bertarung. Menurut Siti, perlu dipikirkan pada Pilpres mendatang bagaimana memunculkan lebih dari dua pasangan calon.

"Karena itu motivasi pemilu kali ini harus mendorong munculnya calon lebih dari dua pasang sebagai ikhtiar pembelajaran demokrasi baik untuk elite maupun masyarakat," kata Siti dalam webinar mengenai RUU Pemilu, Selasa (9/6).

Siti mengatakan, Indonesia pernah pengalaman Pilpres dengan lima pasangan calon pada 2004. Ketika itu, hasil pemilu tidak membuat disharmoni di masyarakat.

Sebabnya, dia mengingatkan pembuat undang-undang supaya mempertimbangkan matang penetapan ambang batas presiden (presidential threshold).

Siti mengatakan, jika ambang batas presiden tetap 20 persen dari kursi di DPR seperti Pemilu 2019, maka pasangan calon yang muncul paling banyak hanya tiga orang. Kemungkinan terjadi head to head dua pasangan calon juga semakin besar.

"Nyatanya akan terulang kembali seperti yang lalu pasca Pilpres akan memunculkan keterbelahan politik," kata Siti.

Lalu, jika ambang batas ditetapkan nol persen maka kemungkinan partai-partai dapat mengusung calonnya masing-masing. Bakal calon presiden diprediksi akan banyak dan pertarungan dapat berjalan dua putaran. Menghindari terjadinya head to head yang memicu keterbelahan.

2 dari 2 halaman

Begitu juga jika ambang batas dikurangi menjadi 10 persen, diprediksi akan muncul 4-5 pasangan calon presiden. "Melalui desain ini konsolidasi politik akan terjadi dan politik cenderung terfragmentasi. Sehingga tidak ada head to head," ucap Siti.

Siti juga menyarankan pembuat undang-undang memikirkan cara mendorong partai menghasilkan koalisi yang berkualitas. Tidak hanya partai-partai bersatu membentuk satu koalisi yang hanya menghasilkan satu pasangan calon.

"Untuk pilpres menurut saya pengalaman empirik 2019 harus jadi pertimbangan matang dan diberikan solusi dalam bentuk pasal dan ayat," kata dia. [ray]

Baca juga:
Hamdan Zoelva Sebut Sistem Proporsional Tertutup Sederhanakan Biaya Politik
Fadli Zon Usul Ambang Batas Presiden Diturunkan Jadi 10 Persen
PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen
PKS: Sistem Proporsional Tertutup Buat Biaya Politik Murah
Demokrat Usul Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini