Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beredar Daftar Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Beredar Daftar Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja Paripurna Pengganti Komisioner KPU. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Beredar daftar nama anggota panitia kerja (Panja) DPR untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Terdapat 40 anggota Panja dengan anggota lintas fraksi di DPR.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PPP Achmad Baidowi membenarkan telah beredar nama-nama anggota Panja RUU Cipta Kerja. Namun, Dia bilang masih akan ada perubahan.

"Belum fix, fraksi-fraksi masih adakan perubahan," ucapnya ketika dikonfirmasi, Senin (20/4).

Sementara itu, DPR akan melakukan rapat virtual untuk merampungkan anggota Panja. Wakil Ketua Baleg Fraksi NasDem Willy Aditya mengatakan akan menggelar rapat pada siang ini pukul 13.00.

"Nanti siang kepastian nama-nama Panja," kata Willy.

PKS Belum Setor Nama

Dalam daftar nama anggota Panja, semua fraksi kecuali PKS telah mengisi nama-nama. Hanya PKS yang belum menyetorkan nama.

Pimpinan:

1.Supratman Andi Agtas, Fraksi Gerindra (Ketua)2.Rieke Diah Pitaloka, Fraksi PDIP (Wakil Ketua)3.Willy Aditya, Fraksi Nasdem (Wakil Ketua)4.Ibnu Multazam, Fraksi PKB (Wakil Ketua)6.Achmad Baidowi, Fraksi PPP (Wakil Ketua)

Fraksi PDIP:

6.Sturman Panjaitan7.Irmadi Lubis8.Ichan Soelistio9.Arteria Dahlan10.Hendrawan Supratikno11.Selly Andriany Gantina12.My Esti Wijayati13.Andreas Eddy Susetyo

Fraksi Golkar:

14.Firman Subagyo15.Nurul Arifin16.John Kenedy Azis17.Supriansa18.Sarmuji19.Lamhot Sinaga

Fraksi Gerindra:

20.Heri Gunawan21.Obon Tabroni22.Hendrik Lewerissa23.Darori Wonodipuro24.Sodik Mudjahid

Fraksi Nasdem:

25.Taufik Basari26.Saan Mustofa27.Fauzi H. Amro

Fraksi PKB:

28.Mohammad Toha29.Ela Siti Nuryamah30.Sukamto

Fraksi Demokrat:

31.Bambang Purwanto32.Hinca Pandjaitan33.Benny Kabur Harman

Fraksi PKS (masih kosong):

34.35.36.

Fraksi PAN:

37.Guspardi Gaus38.Ali Taher39.Nasril Bahar

Fraksi PPP:

40.Syamsurizal

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Respons Panglima TNI Jenderal Agus Soal Prajurit Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud

Respons Panglima TNI Jenderal Agus Soal Prajurit Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud

Respons Panglima TNI Jenderal Agus Soal Prajurit Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya