Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belajar dari Pemilu 2019, PKS-NasDem Sepakat Kurangi Polarisasi Politik

Belajar dari Pemilu 2019, PKS-NasDem Sepakat Kurangi Polarisasi Politik Presiden PKS Ahmad Syaikhu tiba di kantor NasDem. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Pertemuan PKS dan NasDem menyepakati untuk sama-sama belajar dari pelajaran Pemilu 2019, hingga Pilkada. Kedua partai sepakat untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Sehingga tidak ada lagi polarisasi dan pembelahan di masyarakat seperti yang terjadi di Pemilu sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan PKS dengan Nasdem di gedung Akademi Bela Negara Nasdem, Jakarta, Jumat (30/4).

"Kita Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi, demokrasi baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kita ini dengan membangun komunikasi komunikasi yang konstruktif," ujar Sekjen Nasdem Johnny G Plate.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pengalaman polarisasi akibat kontestasi politik itu harus bisa dikurangi.

"Bahwa sekali lagi pengalaman-pengalaman polarisasi kontestasi demokrasi perlu kita kurangi sedapat mungkin kita hilangkan melalui kualitas demokrasi yang dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan," kata Johnny.

Pertemuan PKS dan Nasdem berjalan cair. Johnny bilang, komunikasi politik cair dan dinamis antara pimpinan politik prku dilakukan di semua tingkatan.

Supaya, kata Johnny, memudahkan untuk menyelesaikan masalah bangsa. Salah satunya persoalan saat ini adalah masalah pandemi Covid-19.

"Sehingga dengan demikian diharapkan bersama-sama bahwa komunikasi yang cair dan dinamis akan memudahkan kita sebagai bangsa menyelesaikan masalah-masalah yang sekalipun yang kedua Nasdem dan PKS mendiskusikan dan membicarakan bahwa kita bersama sebagai bangsa saat ini mempunyai kekuatan besar yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengakhiri pandemi Covid-19, menangani pandemi Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu setuju agar perpolitikan ke depan semakin baik kualitas demokrasinya. Sebab Indonesia telah divonis Economist Intelligence Unit memiliki kualitas demokrasi yang buruk.

Sebab itu, Syaikhu menilai demokrasi perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi polarisasi di masyarakat.

"Kami sangat mendukung agar supaya ke depan ini dalam perpolitikan, ini terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa," ucapnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan

Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan

Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024

Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024

Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya