Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginginkan Pilkada 2024 tetap serentak dengan Pemilu nasional. Jokowi memberi sinyal menolak RUU Pemilu yang dibahas DPR karena tidak ingin aturan kepemiluan selalu diubah. Terutama soal Pilkada serentak 2024 yang belum dijalankan.

Sikap Jokowi ini bertolak belakang dengan alasan menolak Pilkada 2020 ditunda. Jika Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, maka akan ada ratusan daerah yang dipimpin pejabat sementara. Desakan penundaan Pilkada 2020 karena pandemi ditepis pemerintah dengan alasan serupa. Ketika itu pemerintah ingin daerah bisa dipimpin pejabat definitif demi melawan pandemi.

Pemerintah dinilai tidak mempunyai argumentasi kuat menolak normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Direktur Eksekutif Perludem Khoinurinnisa Nur Agustyati mengatakan, jika Pilkada tetap serentak di 2024, justru jumlah daerah yang dipimpin pejabat sementara akan lebih banyak daripada Pilkada 2020 ditunda.

"Itu juga yang dibingungkan. Alasan ini bertolak belakang dengan alasan ketika menolak penundaan pilkada yang lalu. Padahal jika digabungkan jumlah daerahnya, maka Plt-nya akan lebih banyak," kata Khoinurinnisa saat dihubungi, Senin (1/2).

Perludem menilai normalisasi jadwal Pilkada diperlukan. Alasan pertama adalah beban dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu karena Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional.

"Walaupun penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pilkada tidak diselenggarakan di hari yang sama tetapi pasti tahapannya akan berhimpitan," jelas Khoinurinnisa.

Selain itu, draf RUU Pemilu juga mengubah desain keserentakan Pemilu. RUU ini mengatur Pemilu nasional dan Pemilu daerah dipisah. Pemilu nasional terdiri dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, Pemilu daerah hanya Pilkada.

"Sehigga perlu ada penyesuaian jadwal pilkada kita sehingga perlu ada normalisasi jadwal pilkada, dengan demikian bisa ada penyesuaian jadwal pilkada dan serentak di 2027," jelas Khoinurinnisa.

Sementara, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pemerintah memang punya kepentingan agar RUU Pemilu tidak dibahas. Pemerintah dinilai ingin Pilkada tetap digelar serentak di 2024.

Sebabnya dipengaruhi kepentingan partai berkuasa PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu ingin tetap ada Pilkada di 2024.

"Pemerintah berkepentingan Pilkada dilakukan tetap di 2024. Dan kita tahu partai yang sedang berkuasa atau sedang memerintah itu PDIP. PDIP sama dengan pemerintah sikapnya Pilkada ingin tetap di 2024," ujar Ujang ketika dihubungi, Minggu (31/1).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, kepentingan politik itu demi menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebab dengan tidak adanya Pilkada DKI di 2022, modal politik Anies digembosi.

"Arahnya sangat jelas, bisa saja ingin mengganjal Anies. Ingin melemahkan Anies, dan ingin menggembosi Anies," kata Ujang.

Jokowi memberikan sinyal menolak RUU Pemilu saat berdiskusi dengan mantan juru bicara timses Pilpres 2019 lalu. Menurut Ade Irfan Pulungan yang hadir saat itu, Jokowi tidak ingin aturan yang belum dijalankan dalam UU terkait kepemiluan diubah. Salah satunya adalah Pilkada serentak 2024.

Sikap ini berbeda dari kebijakan pemerintah terhadap Pilkada 2020. Jokowi tidak ingin Pilkada 2020 ditunda karena pandemi dengan alasan tak ingin daerah dijabat pejabat definitif. Alasannya, Indonesia masih melawan pandemi Covid-19.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan lewat rapat antara pemerintah, DPR, dan KPU di hari yang sama. Ketiga lembaga sepakat untuk tetap menjalankan pilkada saat pandemi.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Jubir Presiden Fadjroel Rahman.