Merdeka.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah orang yang paling disalahkan publik soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, sebanyak 44,52 persen responden menyalahkan SBY.

Peneliti LSI, Adjie Al Faraby mengatakan, beberapa kali menaikkan harga BBM, SBY tidak pernah mengumumkan secara langsung kepada publik dan menyerahkan ke menteri terkait. Namun, strategi itu tidak berdampak, nyatanya sebagian besar responden tetap menyalahkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Sebanyak 44,52 persen publik menyatakan SBY adalah pihak yang paling bisa dipersalahkan atas kenaikan BBM, dan sebanyak 26,03 persen publik menyalahkan DPR," kata Adjie ketika memaparkan hasil survei LSI di kantornya, Jakarta, Minggu (23/6).

Dia menjelaskan, selain SBY, publik juga menyalahkan DPR mengenai kebijakan tersebut. Sebab, parlemen telah mengesahkan RAPBN Perubahan 2013, artinya setuju dinaikkannya harga BBM.

"Upaya SBY mengalihkan tanggung jawab ke DPR, usaha itu tidak berhasil dengan keputusan kenaikan harusnya diambil oleh presiden, tapi presiden mengalihkan isu ini ke DPR, untuk bisa meminimalisir turunnya dukungan ke presiden, tapi tetap gagal, karena publik menyalahkan SBY," imbuhnya.

Sementara itu, hasil survei LSI juga menyebutkan partai politik yang paling disalahkan naiknya harga BBM adalah Partai Demokrat. Pasalnya, Demokrat dituding sebagai partai yang paling mendukung kenaikan BBM.

"Partai koalisi sangat berani, tapi di bawah 15 persen (disalahkan publik), mayoritas menyalahkan Demokrat bukan partai koalisi dengan presentase 58,62 persen," tutur dia.

Sekedar diketahui, LSI melakukan penelitian sejak tanggal 18 Juni sampai 20 Juni 2013. Metode yang digunakan adalah metode sampling multistage random sampling. Dengan jumlah responden 1200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. Margin of error sebesar 2,9 persen.

Berikut hasil survei terkait siapa yang paling disalahkan dengan naiknya harga BBM:

1. Presiden: 44,52 persen.

2. DPR: 26,03 persen.

3. Menteri ESDM: 7,88 persen.

4. Menkeu: 3,08 persen.

5. Lainnya: 3,42 persen.

6. Tidak tahu/tidak jawab: 15,07 persen.

Untuk parpol:

1. Partai Demokrat: 58,62 persen.

2. Partai lainnya: 15,52 persen.

3. Tidak tahu/tidak jawab: 25,86 persen.