Bawaslu Tolak Gugatan Parsindo Besutan Tommy Soeharto

Sabtu, 26 November 2022 23:30 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Bawaslu Tolak Gugatan Parsindo Besutan Tommy Soeharto Parsindo daftar Pemilu 2024. KPU©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan dari empat partai politik (parpol) yang kembali dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Satu dari empat parpol itu adalah Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), partai yang dipimpin Jusuf Rizal ini menjadi tempat bernaung putra Soeharto, Tommy Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Sementara tiga parpol lain adalah Partai Prima, Partai Republiku dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, penolakan gugatan tersebut karena Bawaslu memiliki ketentuan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa yakni keputusan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu merupakan objek sengketa yang dikecualikan atau tidak bisa diproses.

"Kalau putusan ini merupakan tindakan lanjut putusan Bawaslu, tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa diregister. Itu peraturan kami. Jadi, kalau objek yang sama, tidak bisa," kata Totok kepada wartawan di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/11), dikutip Antara.

2 dari 2 halaman

Dasar Gugatan

Sebelumnya pada hari Jumat (4/11), Bawaslu telah mengabulkan gugatan lima partai politik terkait dengan hasil verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI yang menyatakan mereka tidak lolos tahapan tersebut.

Lima partai politik itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Republik, Partai Republiku, dan Parsindo.

Dengan dikabulkannya gugatan itu, Bawaslu memerintahkan KPU memberi kesempatan kepada lima partai itu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan terkait dengan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 selama 1 x 24 jam.

Namun, setelah kembali menilai perbaikan itu, Jumat (18/11), KPU menetapkan lima partai politik tersebut tidak memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. [gil]

Baca juga:
Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada, Ketua dan 2 Anggota Bawaslu Prabumulih Masuk Bui
Panglima TNI: Kami Siap Dukung Kebutuhan KPU-Bawaslu untuk Pemilu 2024
Terbukti Korupsi, 8 Anggota dan Pegawai Bawaslu Muratara Dihukum Bervariasi
Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada, Tiga Staf Bawaslu Ogan Ilir Dipenjara
Bawaslu Kabulkan Gugatan Sengketa 5 Parpol, Begini Reaksi KPU
Hadapi Kompleksitas Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Usul Jumlah Petugas TPS Ditambah
Tampung Laporan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Buat Sistem Satu Pintu Online

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini