Bawaslu selidiki mahar Rp 500 M Sandiaga, PAN bilang tak ada bukti otentik
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti laporan Federasi Indonesia Bersatu atas tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN. Bawaslu menjadwalkan pemanggilan kepada dua orang pelapor dan saksi Andi Arief sendiri, pada Senin (20/8).
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi tak mau menanggapi serius laporan tersebut. Menurutnya, laporan tudingan duit yang masuk ke partainya, hanya lucu-lucuan semata.
"itu lucu-lucuan aja lah," kata Viva di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (20/8).
Menurutnya, tidak ada bukti yang mengarah kepada pemberian duit Rp 500 miliar oleh Sandiaga, seperti yang dituduhkan Andi Arief dalam cuitannya. Maka itu, dia merasa tak perlu ada pemanggilan kepada PAN selaku terlapor.
"Pemanggilan masalah apa, pemanggilan itu kan harus ada bukti otentik loh, mana bukti otentiknya? Jangan ngaco, itu kan cuma lucu-lucuan aja. Enggak penting buat PAN," kata dia.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menuding mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan mahar kepada PKS dan PAN sebesar Rp 500 miliar. Duit tersebut digelontorkan guna mengamankan posisi cawapres Prabowo Subianto.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaAndri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud juga menguasai topik. Beliau sering kali menguak kasus. Misalnya eksploitasi SDA.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya