Bawaslu Sebut Kesadaran Warga Awasi Pelanggaran Pilkada Jember Masih Rendah

Sabtu, 17 Oktober 2020 01:28 Reporter : Muhammad Permana
Bawaslu Sebut Kesadaran Warga Awasi Pelanggaran Pilkada Jember Masih Rendah Ketua Bawaslu Jember, Imam Thobrony Pusaka. ©2020 Merdeka.com/Muhammad Permana

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember menyebut, tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2020 masih rendah. Salah satu indikasinya, tidak ada satupun laporan resmi dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran dalam Pilkada Jember 2020.

"Sampai sekarang masih nol alias nihil. Tidak ada satupun laporan resmi yang masuk, kalau cuma sekedar kirim ke WA ke kami sih banyak, tapi kan tidak bisa ditindaklanjuti," Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka saat ditemui merdeka.com, Jumat (16/10).

Thobrony mengatakan banyak masyarakat yang mengirim pesan Whatsapp kepada Bawaslu Jember. Namun hanya sekedar foto tanpa disertai kelengkapan syarat sebagai laporan resmi. Karena itu, dugaan pelanggaran itu tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan laporan resmi.

“Syarat-syarat laporan resmi itu harus disertai bukti dan identitas pelapor. Dia juga harus WNI. Tidak sulit kok,” tutur alumnus FISIP Universitas Jember ini.

Meski harus melampirkan identitas lengkapnya pelapor, Bawaslu menjamin identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan. Sebab sesuai aturan, identitas pelapor dugaan pelanggaran pemilu termasuk dalam hal yang dikecualikan sebagai informasi publik. "Pelapor pasti dilindungi," imbuh Thobrony.

Bawaslu mengaku sudah menyiapkan mekanisme pelaporan yang memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan ataupun petugas di tingkat desa/ kelurahan.

"Kami merasa sudah maksimal mensosialisasikan hal itu. Tapi kok tidak ada yang melapor, entah apa masyarakat takut atau apa, kita kurang tahu juga,” papar Thobrony.

Sesuai aturan, pelanggaran aturan pilkada oleh paslon atau tim suksesnya bisa memiliki konsekuensi sanksi administrasi, diskualifikasi atau bahkan pidana. Pelanggaran yang bisa mengakibatkan diskualifikasi atau pembatalan keikutsertaan. Misalkan jika ada pejabat daerah yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan.

Meski demikian, Bawaslu Jember lebih mengutamakan fungsi pencegahan seperti dalam kampanye tatap muka yang dibatasi di masa pandemi seperti sekarang.
“Misal ada paslon yang menggelar kampanye tatap muka, kita cek dan ingatkan agar jangan sampai melebihi 50 orang. Kalau melebihi, ya kita ingatkan saja,” tutur Thobrony.

Baca Selanjutnya: Berdasarkan regulasi terbaru yang dikeluarkan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini