Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa sudah menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang terkait sengketa berkepanjangan yang dihadapi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Bawaslu enggan berbuat banyak.

"Prinsipnya setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak (KPU dan PKPI), Bawaslu tentu punya sikap dari hasil pertemuan itu bahwa kami menyatakan kami telah melaksanakan amanat undang-undang baik undang-undang nomor 15 tahun 2011 dan undang-undang nomor 8 tahun 2012," kata anggota Bawaslu Nasrullah saat jumpa pers di media center Bawaslu, Rabu (13/2).

Menurutnya, putusan yang dikeluarkan Bawaslu berdasarkan kewenangan di undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum sudah benar dan tinggal dilaksanakan pihak terkait.

"Perspektif hukum sudah dilakukan secara benar maka kami ingin mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tinggal dilaksanakan pihak di dalamnya," ujarnya.

Nasrullah menjelaskan sikap KPU yang tidak mau menjalankan putusan Bawaslu itu sudah bukan kewenangan pihaknya melainkan sudah kewenangan lembaga negara lainnya seperti PT TUN dan MA. Ketika ditanya apakah KPU memang berhak menolak putusan yang meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu, dirinya mengatakan itu harusnya tetap dijalankan.

"Itu kan anggapan mereka jika mereka berhak menolak, kami sudah menjalankan apa yang menjadi kewenangan kami," tandasnya.