Bawaslu Ingatkan Menteri yang Maju Pilpres Harus Ajukan Cuti

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan aturan kepada menteri-menteri yang hendak menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 harus mengajukan cuti.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya juga akan mengawasi pejabat-pejabat negara dan ASN terkait pemilu tahun depan. Pengawasan itu diatur terkait pejabat negara dan ASN ketika mencalonkan diri di Pemilu 2024.
"Itu memang salah satu yang harus kami awasi ya, jadi karena ada aturan aturan khusus, misalnya kalau menteri dia harus mengajukan cuti misal dia mau maju," ungkap Lolly di Jakarta, Sabtu (18/3).
"Kalau ASN dia harus mundur ketika dia maju, maka dalam konteks ini akan menjadi area yang harus diawasi dari Bawaslu," tambahnya.
Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatan jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Dalam putusannya, MK mengatakan menteri dan pejabat setingkat menteri bisa maju sebagai capres ataupun cawapres sepanjang mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden.
Oleh sebab itu, Bawaslu akan mengawasi proses tahapan pencalonan yang akan datang. Proses pendaftaran untuk capres dan cawapres akan dimulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
"Bagi Bawaslu tahapan yang harus diawasi ya yang tadi ketika nanti pencalonan ya, proses pencalonan ini kan April-Mei akan berjalan bagi calon legislatif, nanti kita akan lihat ujungnya di 25 November, ini jadi bagian yang diawasi juga dari Bawaslu," imbuhnya.
Sebagai informasi, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk dalam bursa capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Tak Ingin Berjarak
Terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang kian dekat, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan lembaganya harus dekat dengan semua partai politik. Namun, kedekatan itu tetap ada batasannya.
"Kepada seluruh jajaran pengawas pemilu tidak hanya di Bawaslu RI tapi juga ke provinsi dan kabupaten kota kami sampaikan tidak boleh ada partai yang merasa jauh dari Bawaslu. Karena kalau jauh dari Bawaslu mau nanya aja mereka sungkan," kata Lolly.
"Karena kita sama-sama tahu yang namanya diawasi itu tidak enak. Nah supaya diawasi tidak enak tapi kemudian sama-sama menghormati posisi masing-masing maka Bawaslu dan partai politik adalah mitra yang strategis," sambungnya.
Dia menjelaskan, batasan tersebut di antaranya jangan sampai kedekatan Bawaslu dengan partai politik dilakukan di ruang gelap atau tertutup yang dapat menimbulkan fitnah.
"Batasannya agar tidak menimbulkan fitnah jangan dilakukan di ruang gelap, tidak boleh di ruang tertutup, tidak boleh kemudian di ruang yang memungkinkan orang berasumsi buruk itu enggak boleh," tegasnya.
Lebih lanjut, Lolly mengajak kepada partai politik untuk bertemu di Bawaslu, karena pihaknya akan membuka pintu selama 24 jam.
"Kantor Bawaslu provinsi kabupaten kota terbuka 24 jam untuk partai politik kalau mau ngopi sama kaya teman-teman wartawan ya datang aja. Itu yang disebut dengan bagaimana membangun kedekatan. Batasannya jelas dan tidak kemudian diskriminatif," ujarnya.
Dia pun menegaskan, kedekatan itu tidak hanya dilakukan kepada satu partai saja. Melainkan terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
"Yang tidak boleh kita dekat dengan hanya kepada sebagian partai. Termasuk kalau jauh ya jauhnya sama. Tidak boleh yang satu dekat yang satu jauh," imbuh Lolly.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Cak Imin Ingin Sertifikasi Halal Kembali Jadi Kewenangan MUI
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan mengembalikan kewenangan menerbitkan sertifikat halal kepada MUI.
Baca Selengkapnya

Format Debat Cawapres Diubah, Mahfud MD: Terserah KPU Saja
Format Debat Cawapres Diubah, Mahfud MD: Terserah KPU Saja, Saya Siap Saja
Baca Selengkapnya

KPU Putuskan Debat Cawapres Harus Didampingi Capres
KPU Putuskan Debat Cawapres Harus Didampingi Capres
Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Janjikan Rumah Murah buat Milenial, Begini Strateginya
Prabowo-Gibran Janjikan Rumah Murah buat Milenial, Begini Strateginya
Baca Selengkapnya

Ada Reuni 212 di Monas, Polisi Rekayasa Lalu Lintas Mulai Sabtu Dini Hari
Ditlantas Polda Metro Jaya bersiap memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi potensi kemacetan saat Reuni 212.
Baca Selengkapnya

Investor: Orang Kalimantan Bisa Marah Kalau Proyek IKN Nusantara Dibatalkan
Alasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca Selengkapnya

Mahfud Ngaku Tak Senang Kampanye: Banyak Bohongnya
Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud Md mengaku tidak senang kampanye karena hanya menawarkan diri, bahkan banyak bohongnya.
Baca Selengkapnya

Kampanye di Kupang, Ganjar Janji Tinjau Ulang Regulasi yang Berpotensi Munculkan KKN
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini.
Baca Selengkapnya

Anies Minta Format Debat Capres dan Cawapres Tak Usah Diubah, Ini Penjelasannya
Menurut Anies, sebaiknya pola debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga dilakukan sama dengan debat-debat Pilpres sebelumnya, yakni terpisah.
Baca Selengkapnya

Janji Ganjar-Mahfud: Guru Ngaji Dapat Insentif Rp1 Juta Tiap Bulan Plus Asuransi
Program tersebut dilakukan dalam rangka memberikan ruang setinggi-tingginya bagi para pendidik khususnya guru mengaji.
Baca Selengkapnya

Prabowo: Pandawa Cantik dan Ganteng, Kurawa Selalu Marah-Marah
Khususnya sifat Pandawa dan Kurawa dalam kisah tersebut. Menurut Prabowo, Pandawa selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Baca Selengkapnya

Dikritik Capres Anies Baswedan, Proyek IKN Dijamin Tetap Lanjut
Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca Selengkapnya