Merdeka.com - Sepekan menjelang Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Dari hasil pemutakhiran tersebut, diharapkan potensi kerawanan dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu 2019.

Dari hasil pemutakhiran tersebut, Papua tercatat sebagai provinsi dengan IKP tertinggi. Skornya ialah 55,08 (29 kabupaten/kota). Keamanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.

Ada empat dimensi yang diukur untuk menentukan tingkat kerawanan ini di antaranya dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil memiliki skor kerawanan paling tinggi yaitu 54,22 dan dimensi kontestasi dengan skor 53,81.

"Dimensi yang paling tinggi Papua itu keamanan sebagai lmana masa-masa tenang kemarin selalu tinggi dimensi keamanannya," kata Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang yaitu 49,63. Namun, skor kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih berada di atas rata-rata nasional. Para pemangku kepentingan diminta melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu pada 17 April mendatang.

Selain Papua, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional yaitu Aceh (50,27), Sumatera Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), Jawa Tengah (51,14), Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67), Kalimantan Utara (50,52), Kalimantan Timur (49,69), NTT (50,76), Sulawesi Utara (49,64), Sulawesi Tengah (49,76), dan Sulawesi Selatan (50,84).

Afif menyampaikan, faktor yang mempengaruhi indeks kerawanan dilihat dari beberapa dimensi saat tahapan Pemilu berjalan. Misalnya kerawanan DPT yang masih dominan disebut menjadi titik kerawanan utama.

"Kemudian pascalogistik ini kita kan di beberapa tempat juga diingatkan bahwa potensi kurang logistik, rusak, salah kirim terjadi, karena titik penyebaran logistik juga besar maka frekuensi kerjanya juga besar," jelasnya.

Sementara untuk mencegah kerawanan politik uang, Bawaslu akan menggelar apel siaga patroli serentak pada 12 April mendatang. Patroli akan dilakukan saat masa tenang sampai hari H pencoblosan. Apel siaga ini akan dilaksanakan di 524 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Kami pusatkan dan undang banyak pihak, jajaran Bawaslu sampai tingkat kecamatan di Lapangan Banteng. Diharapkan semakin waswas pihak-pihak yang akan melakukan tindakan-tindakan politik uang," jelasnya.

Politik uang, tegas Afif, masuk kategori pidana. Jika ada temuan atau laporan, pihaknya akan melakukan kajian pidana selama 14 hari dengan melibatkan polisi dan jaksa.