Merdeka.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah membantah jika asal muasal dana saksi di tiap TPS dari pihaknya. Nasrullah balik menuding dana sebesar Rp 660 miliar merupakan usulan dari partai politik peserta pemilu melalui Komisi II DPR.

"Saya harus menyampaikan asal muasal anggaran saksi pertama dari kawan-kawan parpol di Komisi II. Dilontarkan pentingnya saksi," kata Nasrullah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Oleh karena itu, kata dia, persoalan dana saksi tersebut harus didudukkan secara bersama-sama dan dicari solusinya. "Nampak-nampaknya tentang anggaran saksi ada sisi kebijakan politik yang harus diselesaikan. Yaitu komitmen semua parpol," jelas Nasrullah.

"Kedua, perdebatan kemudian bagaimana fasilitasi anggaran parpol itu kalau tidak punya payung hukum," tambahnya.

Dengan demikian pertama, jelas dia, harus diselesaikan ranah politisnya. Kemudian yang kedua juga dilihat dari aspek yuridisnya.

"Jadi ada sebuah kesepahaman komitmen parpol harus diselesaikan di parlemen harus ada payung hukum melalui perpres," tutupnya.