Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui jika metode Krejcie dan Morgan yang digunakan KPU dalam tahapan verifikasi faktual membuat beberapa partai politik nonparlemen keberatan.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan meski beberapa partai politik keberatan dengan metode Krejcie dan Morgan sudah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 PKPU Nomor4/2022.

"Memang ada beberapa yang merasa keberatan, karena dinilai berbeda dengan metode sampling sederhana. Namun perlu dipahami tujuan sampling ini untuk mendapatkan hasil verifikasi faktual yang lebih tepat," katanya saat dihubungi, Jumat (2/9).

Dia menjelaskan, metode ini secara ilmiah diyakini memiliki tingkat presisi hingga 95 persen dalam menentukan proporsi populasi, dengan tingkat kesalahan 5 persen. Serta metode tersebut telah melalui pembahasan dan uji publik yang dibuat KPU.

"Jika terdapat keberatan dari parpol calon peserta pemilu, tentu saja dapat menempuh uji materiil PKPU ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan, penerapan metode Krejcie dan Morgan digunakan untuk penguatan lembaga partai politik, dampaknya akan dirasakan partai nonparlemen.

Bahkan, penggunaan metode ini dinilai akan menyulitkan partai politik nonparlemen.

"Betul (menyulitkan partai nonparlemen). Tapi di sisi lain kita dihadapkan pada kondisi penguatan kelembagaan parpol yang sebaiknya dilakukan secara profesional dan transparan," katanya saat dihubungi, Jumat (26/8).

Dia menerangkan, jika dilakukan secara obyektif seharusnya semua parpol calon peserta pemilu harus terkena mekanisme verifikasi faktual dengan metode tersebut. Namun itu tidak bisa dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVIII/2020.

"Sesungguhnya negara sedang melakukan pemihakan kepada partai parlemen. Beberapa pihak sudah melakukan judicial review namun tetap ditolak oleh MK," ujarnya.

Untuk diketahui, sistem verifikasi faktual pemilu tahun 2019 mengambil sampel 10 persen dari jumlah keanggotaan parpol yang diserahkan kepada KPU.

Misalnya syarat minimalnya 1000 anggota, dan parpol menyerahkan keanggotaan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 1.100 anggota, maka yang diverifikasi faktual diambil sampel 10 persen dari 1.100 anggota atau hanya 110 anggota.

Demikian pula terhadap syarat minimalnya 1/1000 dari jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduknya 550.135 jiwa, maka keanggotaan parpol yang diserahkan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 550 anggota, dan dari 550 anggota diambil sampel 10 persen dari 550 anggota atau hanya 55 anggota.

Namun dengan menggunakan metode krejcie dan morgan tidak selalu sama jumlah sampel anggota yang dilakukan verifikasi faktual antara syarat minimal 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk.

Sebagai contoh, kabupaten berpenduduk 1.200.000 jiwa, maka syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000 anggota, dan jika parpol menyerahkan data keanggotaan melalui SIPOL, sebanyak 1.200 anggota, maka jumlah sampel anggota parpol yang dilakukan verfak sejumlah 290-an anggota dengan penghitungan metode krejcie dan morgan. Sementara dengan metode tahun 2019 hanya 120 anggota.