Bawaslu akan Supervisi Bawaslu Jabar Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek Pasir Wangi

Senin, 1 April 2019 16:04 Reporter : Yunita Amalia
Bawaslu akan Supervisi Bawaslu Jabar Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek Pasir Wangi Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. ©Liputan6.com/Yunizafira Putri

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap Kepala Polres Garut AKBP Budi Satria Wiguna dan mantan Kepala Polsek Pasir Wangi AKP Sulman Ajiz. Keduanya diminta klarifikasi terkait pernyataan Sulman yang menyebut adanya arahan dari Kapolres Garut meminta seluruh jajarannya mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Masih akan diklarifikasi. Akan diklarifikasi mantan Kapolsek yang bersangkutan dan Kapolres," ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Senin (1/4).

Rahmat menjelaskan Bawaslu akan melakukan supervisi dengan Bawaslu Jawa Barat terkait proses klarifikasi.

Ia kembali mengingatkan seluruh polisi tetap menjaga netralitas mereka menghadapi Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April, sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Dan kami mengimbau agar jajaran Polri mengikuti telegram Kapolri mengenai netralitas Polri," tandasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu belum mau berkomentar banyak terkait hal itu. Hanya saja dia mengatakan pihaknya akan segera memanggil sejumlah pihak untuk mendalami ada tidaknya maladministrasi yang dilakukan pihak kepolisian sektor Pasir Wangi.

"Kalau mereka mau lapor ya kita tindaklanjuti. Nanti kita lihat apa betul ada pelanggaran, apa betul ada pemaksaan untuk melakukan pemenangan. Kalau memang terbukti berarti ada maladministrasi. Karena tupoksinya bukan melakukan penggalangan dukungan seperti itu," kata Ninik saat dikonfirmasi, Senin (1/4).

Sebelumnya Sulman didampingi Haris Azhar menyatakan bahwa ia dimutasi ke lingkup Polda Jawa Barat. Ia meyakini, mutasi tersebut ditengarai fotonya bersama tokoh agama yang diketahui merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

"Itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya berfoto sambil membuat laporan kepada Kapolres bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia," jelas dia.

Foto tersebut ternyata menimbulkan masalah. Dia mengaku dicap tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Padahal, lanjutnya, sembilan dari 12 kepala desa yang datang kepadanya hanya bermaksud meminta kejelasan dan perlindungan lantaran dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat dan diperiksa terkait dana desa dan bantuan sosial.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini dibalik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas di mana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itu lah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Sulman sendiri dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Keputusan itu tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Atas pengakuan tersebut, Haris Azhar siap memberikan bantuan hukum. "Karena bisa saja ada dua kemungkinan terhadap Pak Sulamnya sendiri, maupun yang kedua tentang kesaksian tersebut. Nanti akan saya sampaikan rencana kami ke Ombudsman RI," ujar Haris. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini