Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mendata selama tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 telah terjadi 243 pelanggaran terhadap protokol kesehatan penanganan Covid-19 dengan berbagai bentuk.

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan 243 pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Selama tahapan pencalonan yang sudah kita lewati bersama bahwa ada ada 243 pelanggaran terhadap protokol kesehatan," kata Ratna saat diskusi daring bertajuk 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada 2020', Selasa (15/9).

"Semisal kami mencatat ada pelanggaran di Sumatera Utara dimana ada bakal calon yang dinyatakan positif itu mendaftar secara langsung di kantor KPU," tambahnya.

Termasuk, ia menjelaskan contoh lain pelanggaran yakni, pendaftaran yang diwakili oleh suaminya, lantaran Calon yang bersangkutan terkonfirmasi positif Covid-19 dan tak bisa hadir ke KPU untuk melakukan pendaftaran.

Namun demikian, Ratna menjelaskan bahwa tindakan seperti itu tidaklah diperbolehkan, karena dalam Peraturan KPU pada tahapan pencalonan telah diatur mekanisme pendaftaran secara virtual.

"Ini beberapa pelanggaran yang terkait dengan protokol kesehatan yang diatur dalam PKPU pencalonan. Nah ini lah yang menjadi catatan kami terhadap tahapan pencalonan," jelasnya.

Kemudian, Ratna menyampaikan terkait pelanggaran pengumpulan masa oleh bakal pasangan calon selama tahapan pencalonan. Ia akan terus berkoordinasi kepada kepolisian untuk langkah penindakan lebih lanjut.

Masih Abaikan Protokol Kesehatan

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui dari hasil evaluasi terhadap tahapan pencalonan pada 4-6 September lalu. Ternyata ditemukan masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.

"Pengabaian protokol kesehatan itu terjadi, seperti positif saat mendaftar, tidak melampirkan hasil Swab tes saat mendaftar, tidak menjaga jarak, terjadi kerumunan, dan pendukung yang tak memakai masker. Dugaan Pelanggaran itu terdata dan dilakukan oleh 243 paslon sesuai data Bawaslu," kata Dewa pada saat kesempatan sama.

Atas hal itu, Dewa menjelaskan saat ini sedang mempersiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan KPU yang mengikuti protokol kesehatan lebih efektif.

"Saat ini Kami sedang mencermati kembali perubahan peraturan KPU no 4 tahun 2017 ini akan kami menyesuaikan dalam kebutuhan untuk Pilkada 2020. Semoga ini dapat segera selesai dan undangkan melalui Kementerian Hukum dan HAM menjadi rujukan kita bersama," jelasnya.