Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin (20/4).

Dalam pertemuan itu, Nadiem didampingi oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, pertemuan itu membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sempat menimbulkan kegaduhan.

Seperti yang diketahui, banyak masyarakat yang protes karena dalam PP tersebut tidak menyertakan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Basarah mengaku sangat menyayangkan PP yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu itu. Seharusnya, kata dia, pelajaran Pancasila tidak dihilangkan dalam Mata Pelajaran wajib.

"Kita bertemu untuk membahas mata pelajaran Pancasila yang dihapus dari mata peljaran wajib di kurikulum. Kita tahu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4).

Basarah mengatakan, seharusnya dalam membentuk PP Nomor 57 Tahun 2021, Nadiem merujuk pada UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena kata dia, dalam UU tersebut sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

"Mestinya dalam membentuk PP Nomor 57 tahun 2021, pemerintah merujuk kepada UU 12 tahun 2012. bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas itu", kata politisi PDIP itu.

Dalam pertemuan itu, Basarah mengaku telah membantah alasan Nadiem saat menjelaskan kronologi pelajaran Pancasila yang dihapus dari mata pelajaran wajib kepada Megawati Soekarnoputri selakuKetua Dewan Pengarah BPIP.

"Saya membantah saat Nadiem menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas memang tidak memasukkan mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib," ujarnya.

"Seharusnya dia membuat PP 57 Tahun 2021 dengan merujuk UU Nomor 12 tahun 2012," tegasnya.

Senada dengan Basarah, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Ketua Umum PDIP itu pun mengusulkan kepada Nadiem untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di Indonesia bagi seluruh jenjang pendidikan.

"Menurut saya, Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia serta Kepribadian bangsa kita," kata Megawati kepada Nadiem, Selasa (20/4).