Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baru jadi Ketum PPP, Romi 'palak' JK & Aksa Mahmud belikan kader HP

Baru jadi Ketum PPP, Romi 'palak' JK & Aksa Mahmud belikan kader HP Mukernas PPP di Ancol. ©2016 Merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ‎terpilih hasil Muktamar VIII Romahurmuziy (Romi)‎ meminta ribuan handphone android kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Permintaan tersebut disampaikan Romi di depan para muktamirin.

Romi berharap nantinya handphone tersebut dibagikan ke kader PPP berjumlah 517 orang. Sebab menurutnya, salah satu persoalan PPP ke depan adalah era digital. Bagaimana caranya agar komunikasi dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia tidak boleh mengalami hambatan.

"Ke depan, tidak boleh lagi, Ketua dan Sekretaris cabang yang pegang HP yang belum android, DPP nanti akan membagikannya ke depan," kata Romi.

"Hore," jawab serentak para peserta Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4).

Permintaan tersebut disampaikan Romi kepada Wapres JK dan Aksa Mahmud sebagai pengusaha.

"Kita berjanji di sini karena ada Pak JK dan Pak Aksa Mahmud, Pak JK ini maksudnya sebagai pengusaha. Enggak banyak, cuma 517 kali dua tablet, kali ‎Rp 5 jutaan, ya besar kok itu," ujar Romi.

"Kalau setuju, ditolak, itu menolak bala lho Pak, karena sodaqoh itu menghindarkan bala, jadi di antara harta Pak JK dan Pak Aksa ada hak-hak orang PPP," tutur Romi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membalas permintaan Romi. Dia justru menyayangkan dana PPP yang dihabiskan untuk konflik internal.

"Janganlah menghabiskan energi kita untuk berdebat, bercerai, bersaing membuat alasan atau menghabiskan kemampuan dana kita untuk bermuktamar-muktamar tidak habis-habisnya, karenanya apa yang ada lebih baik kita belikan untuk handphone tadi," ungkap JK.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah

PPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah

Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya