Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banyak kepala daerah terjerat korupsi, PSI nilai bukti kegagalan partai lama

Banyak kepala daerah terjerat korupsi, PSI nilai bukti kegagalan partai lama PSI daftar ke KPU. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai banyaknya pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukti kegagalan partai lama. Proses rekrutmen internal partai disebut masih bermasalah.

"Parpol bahkan belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (26/10).

Tsamara menyoroti partai lama memiliki kebiasaan melakukan rekrutmen di ruang yang tak terjamah publik. Politisi muda ini menuding ada mahar politik di dalamnya.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan," katanya.

Mahar politik tersebut yang membuat politikus menghalalkan segala cara untuk balik modal. Sementara, partai lama itu bukannya introspeksi diri malah menyerang penegak hukum sebagai kriminalisasi.

"Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi," ucapnya.

Tsamara mengklaim partainya menghadirkan tradisi baru melalui rekrutmen terbuka. Proses tersebut disiarkan secara langsung di media sosial, dan melibatkan panelis independen. Contoh panelis yang pernah dihadirkan adalah mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Dia juga mengklaim selama proses rekrutmen di PSI tak ada mahar.

"Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen," ucapnya.

Untuk diketahui, KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Politikus PDI Perjuangan itu mencatatkan diri sebagai kepala daerah ke-35 yang terkena OTT, dan sudah ada 50 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi sejak KPK didirikan pada 2012. Sementara anggota legislatif yang pernah mengenakan rompi oranye mencapai 250 orang.

Tsamara mengklaim partai baru seperti PSI sebagai antitesis partai lama yang tak jauh-jauh dari politik uang. Komitmen itu ditunjukkan dengan mendukung larangan caleg mantan koruptor.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: Ternyata Prabowo Didukung 34,8% Suara PDIP, 53,5% Suara NasDem, 47% Suara PKB

Survei LSI: Ternyata Prabowo Didukung 34,8% Suara PDIP, 53,5% Suara NasDem, 47% Suara PKB

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, suara para pemilih sesuai basis partai politik nyatanya terpecah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya