Merdeka.com - Sistem Informasi Syarat Politik (Sipol) disinyalir bakal mengganggu proses pendaftaran partai Pemilu 2019. Sebab, sampai kini ditemukan sejumlah masalah seperti sulitnya akses server hingga fasilitas internet kurang memadai di luar Pulau Jawa.

Hal ini disampaikan perwakilan partai politik di forum Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Hotel A One Menteng, Senin (9/10). Salah satu yang menyuarakan kendala tersebut adalah Partai Idaman dan Partai Bulan Bintang.

Seperti yang dikeluhkan Sekjen Partai, Idaman Ramdansyah Bakir, di daerah proses pengunggahan data sering kali memakan waktu yang cukup lama. Kendala lainnya, ada kesulitan akses ke server lantaran terkena DDOS.

"Untuk upload kabupaten kami butuh hampir setengah jam misal di Bima. Ada masalah data yang dianggap sistem ganda. Ada beberapa kabupaten tidak bisa input seperti Banten. Server KPU di-DDOS sehingga sulit diakses," kata Ramdansyah.

Hal sama juga diutarakan Ketua DPP Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang, Sukmaharsono. Dia menambahkan, server Sipol ada kekurangan data seperti jumlah kecamatan yang berbeda.

"Beberapa laporan yang kami dapatkan dari liaison officer parpol mengatakan banyak kecamatan tidak ada dalam satu kabupaten. Kalau parpol tidak teliti, kalau kurang nanti ditolak," ucapnya.

Sukmaharsono mengaku sudah melaporkan kendala tersebut ke KPU namun belum mendapatkan respons yang baik. Sejumlah kendala tersebut, lanjut dia, ditakutkan berpotensi memberangus hak konstitusi partai politik. Malah kalau diteruskan, bisa terjadi sengketa.

"Sipol jadi alat pembunuh parpol bukan alat administrasi ini jadi persoalan tapi kami harus ikuti itu. Bawaslu mestinya memiliki wewenang lebih tidak cuma minta SOP saja batalin sipol atau sengketa nanti," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu menyarankan bila masalah terus berlanjut, maka KPU harus memperbolehkan mendaftar manual. Pihak Bawaslu akan membuat kajian terkait tindaklanjut masalah Sipol ini.

"Alternatif lain manual. Kami tidak anti teknologi, kalau di Sipol tidak masuk, bisa menghadirkan secara manual," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan.